Network
PR BEKASI - Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama enam bulan lamanya ini telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain kesehatan, wabah tersebut juga mengganggu jalannya kegiatan pelayanan publik di berbagai daerah.
Akibat pandemi COVID-19 juga, sejumlah program tahun anggaran 2020 ikut terpangkas dan harus ditiadakan.
Salah satunya program dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Cek Kembali Tanggal Kadaluwarsa SIM Anda, Dispensasi Perpanjangan di Jakarta Resmi Berakhir Hari Ini
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurwahyi mengatakan di bidangnya sendiri, anggaran yang terpangkas lumayan besar sekitar 56 persen akibat refocusing.
"Iya, akibat refocusing anggaran di bidang permukiman sejumlah kegiatan terpaksa ditiadakan dulu di mana dananya untuk penanganan COVID-19," ungkapnya pada Senin, 31 Agustus 2020.
Menurutnya, anggaran yang terpangkas sebesar 56 persen itu lebih banyak ke pembangunan jaling (jalan lingkar) dan drainase.
Kalau kegiatan yang hari ini tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terpakai buat penanganan COVID-19, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mencoba mengusulkan kembali di tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Siapkan Strategi Cegah Hoaks dan Akun Bodong
"Itu tetap akan menjadi prioritas kami juga untuk dapat melanjutkan program yang menjadi usulan tetap diwujudkan," kata dia, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dirinya menambahkan bahwa penundaan pembangunan untuk pembangunan jaling dan drainase sebenarnya bukan dari pengaruh refocusing anggaran saja.
"Jadi masyarakat harus menyesuaikan dan memahami keadaan ini, begitupun juga kami sebagai bagian dari pemerintah daerah tentunya harus menaati apa yang diinstruksikan pimpinan terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini," imbuhnya.
Baca Juga: Ketika Negara Lain Fokus Bangun Ekonomi, Tiongkok Luncurkan Kapal Perusak Rudal Setara dengan AS
Dia menambahkan, usulan pembangunan yang masuk dalam program agenda dinas terutama di bidang permukiman di antaranya dari usulan mulai dari musyawarah desa, musrenbang kecamatan hingga musrenbang Kabupaten Bekasi.
“Karena sekarang kondisinya tidak memungkin kan maka masyarakat sekiranya sudah memahami semua itu karena hari ini sudah menjadi isu nasional," ucapnya.***
