Kadernya Terjerat Kasus Korupsi, Sekjen PDIP: Kami Selalu Tegaskan Bahwa Kekuasaan Itu untuk Rakyat

6 Desember 2020, 19:44 WIB
Kader PDI P sekaligus Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat korupsi bansos pandemi Covid-19. /kemsos.go.id

 

PR BEKASI – Sejumlah kader PDI Perjuangan terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu kasus yang mengemparkan ialah yang menyeret kader PDI P yang menduduki posisi Menteri Sosial (Mensos), yakni Juliari Peter Batubara.

Mensos telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19.

Baca Juga: Tidur Tanpa Batal Ternyata Banyak Manfaat untuk Kesehatan, Salah Satunya Bagus untuk Cegah Jerawat

Terkait hal itu, Sektretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanti mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 6 Desember 2020.

Ia secara tegas menuturkan bahwa PDI P mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: Cegah Pneumonia, Provinsi Jabar Siap Laksanakan Imunisasi PCV Gratis pada 2021 Mendatang

Terkait sejumlah kadernya yang terkena OTT, Hasto menegaskan, PDI P secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi.

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi,” ujar Hasto.

Baca Juga: Pertama Kalinya, Wakil Indonesia Dipilih Jadi Deputi Dirjen Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Menurutnya, Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri selalu memberikan arahan kepada kader-nya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak korupsi.

“Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar dia.

Hasto mencontohkan dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rakernas, sikap antikorupsi selalu ditanamkan.

Baca Juga: Shio Kerbau Diprediksi Akan Melewati Tahun 2021 dengan Penuh Kedamaian dan Mendapat Keberuntungan

“Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, PDI P selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut,” ucapnya.

Lanjutnya, PDI P mendapatkan pelajaran berharga dari berbagai kejadian OTT itu, dan partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ucapnya.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler