PR BEKASI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Pilkades Serentak 2020. Tito Karnavian hendak memastikan kesiapan tahapan Pilkades Serentak di 23 kabupaten, termasuk di Kabupaten Bekasi agar berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Dalam rapatnya, Mendagri Tito Karnavian akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Diketahui, sebanyak 1.274 pilkades di 23 kabupaten/kota akan digelar pada bulan Desember ini.
"Dari Kemendagri saya sudah meminta kepada Dirjen Pemdes dan Sekjen untuk membentuk 23 tim. 23 tim ini akan berangkat ke seluruh 23 kabupaten ini dan membawa ceklis, empat jenis ceklis" kata Tito Karnavian.
Baca Juga: Sukses Taklukkan Barcelona dan Real Madrid, Cadiz Tiba-tiba Ingin Rekrut Pemain dari Indonesia
Tito Karnavian menjelaskan, empat jenis ceklis adalah indikator untuk menilai kesiapan penyelenggaraan pilkades. Ceklis pertama, kesiapan anggaran dan regulasi pilkades. Sedangkan ceklis kedua, kesiapan panitia pilkades yang bupati atau walikota.
"Misalnya aturan sudah ada belum, anggaran sudah siap belum, apakah sudah koordinasi dengan forkopimda tingkat kabupaten/kota. Kemudian ceklis kepada panitia pilkades yang dibentuk oleh bupati/ walikota. Apakah mereka sudah menyiapkan langkah-langkah protokol kesehatan, bagaimana seterusnya dan seterusnya," tuturnya.
Untuk ceklis ketiga, kesiapan Komite Pengawas Tingkat Kecamatan. Komite ini adalah hal baru di pilkades karena komite ini diisi oleh forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan (forkopimcam), selain itu juga ada tokoh masyarakat.
Baca Juga: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Murid Risma Kaget Tahu Hasil Quick Count di Pilkada Surabaya
"Kalau ada pelanggaran, termasuk pelanggaran protokol kesehatan mereka yang menegakkan. Tegas kami minta," ucapnya yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PMJ.
Sementara ceklis yang terakhir, kesiapan desa menggelar pilkades. Tito Karnavian menegaskan tim dari Kemendagri akan melakukan uji sampling ke beberapa desa untuk melihat kesiapan tersebut. Jika tidak siap maka pilkades akan diundur.
Diketahui sebelumnya, Mendagri keluarkan surat putusan untuk tiap satu TPS memuat sekitar 1.000 DPT atau hak pilih untuk bisa memberikan hak suaranya. Namun lantaran dikhawatirkan akan terjadi lonjakan paparan Covid-19 usai Pilkades, maka diputuskan dalam satu TPS itu memuat 500 DPT atau hak pilih.***