PR BEKASI - Tahapan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 telah selesai digelar pada Rabu, 9 Desember 2020 lalu.
Seperti diketahui, sejak diputuskan Pilkada Serentak akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski di tengah pandemi, muncul kekhawatiran publik akan adanya lonjakan kasus positif Covid-19.
Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada klaster penularan Covid-19 akibat Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Kirim Surat untuk Keluarga, HRS: Alhamdulillah Aba Sehat, Aman, dan Semua Petugas Tahanan Baik
Hal itu dirinya sampaikan saat konferensi pers seusai acara 'Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020' di Yogyakarta.
"Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan Pilkada itu menjadi klaster baru," kata Mahfud MD di Yogyakarta, Senin, 14 Desember 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Mahfud MD mengaku, sempat mendapat berbagai dorongan agar Pilkada tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya terkait adanya potensi munculnya klaster penularan Covid-19.
Bahkan, kata dia, ada yang menghitung dengan menggunakan pemodelan matematis di kampus, yang menyebutkan akan ada 3,2 juta orang terpapar Covid-19, jika Pilkada tetap dilaksanakan.
Baca Juga: Tahun 2021, Shio Naga Diprediksi akan 'Cinlok' dengan Rekan Kerja dan Karier Berubah Drastis
"Ternyata sampai hari ini, bayangan yang menakutkan 3,2 juta orang itu, per hari ini, yang terinfeksi di seluruh Indonesia, yang mencakup ada Pilkada atau tidak sebanyak 617.830 orang," kata Mahfud MD.
Menurutnya, apabila perkiraan itu diproyeksi ke Januari 2021 atau sampai 15 hari lagi dengan rata-rata yang saat ini sekitar 5.000 orang per hari, jumlahnya tidak akan sampai 3,2 juta orang.
"Kalau rata-rata sehari 7.000 saja, sekarang rata-rata sehari sudah 5.000 sekian. Itu baru kira-kira, maka jumlahnya 800.000," ujar Mahfud MD.
Meski demikian, Mahfud MD berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan peringatan mengenai potensi risiko penularan Covid-19 sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara.
Baca Juga: Babak 16 Besar Liga Champions: Reuni Neymar Kontra Barcelona dan Adu Taktik Dua Pelatih Jerman
Menurutnya, dengan adanya peringatan itu, pemerintah berupaya mengatur protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan Pilkada.
Di sisi lain, Mahfud MD juga bersyukur karena partisipasi masyarakat justru meningkat pada tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.
"Alhamdulillah, dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen. Dikatakan kalau ada Pilkada ini akan turun menjadi 50, paling banyak 55 persen, sekarang naik menjadi 75,83 persen," kata Mahfud MD.
Menurutnya, tingkat partisipasi itu bahkan jauh lebih tinggi dari partisipasi Pemilu di Amerika Serikat yang mencapai 69 persen.
Baca Juga: Lidi Brugman Dituduh Selingkuhi Lucky Perdana, sang Istri Bereaksi: Beraninya Zina dengan Suamiku
"Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen. Hampir 7 persen naiknya," ujar Mahfud MD.
Meski begitu, tidak sedikit petugas KPPS yang terpapar covid-19. Dari data Bawaslu, yang disampaikan pada Rabu, 9 Desember 2020 oleh anggotanya Mochammad Afifudin, bahwa ada petugas KPPS yang positif covid-19 masih bekerja di 1.172 TPS.
Sementara dari data KPU, 79.241 petugas KPPS per 7 Desember 2020 yang dinyatakan reaktif covid-19. Yang terbaru menjadi sorotan adalah meninggal dunianya Ketua KPU Tangerang Setelah yang baru diumumkan pasca-Pilkada selesai.
Untuk pasangan calon, dilaporkan KPU jumlahnya mencapai lebih dari 60 orang yang positif covid-19.***