PR BEKASI - PT PLN (Persero) melakukan digitalisasi yakni, smart grid dan smart meter.
Dua digitalisasi ini diyakini mampu menjadi kunci untuk menekan subsidi listrik yang salah sasaran hingga pencurian listrik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri BUMN RI, Erick Thohir dalam acara seminar daring di Jakarta, pada Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: Soal Kerumunan FPI di Sejumlah Wilayah, Ridwan Kamil: Ini Dimulai Sejak Adanya Statement Pak Mahfud
Selain itu, Erick Thohir mengatakan digitalisasi itu diharapkan bisa memudahkan segala bentuk komplain dari konsumen terkait masalah listrik.
"Teknologi smart grid, smart meter dan transformasi bisnis PLN menjadi kunci dan ini untuk menekan subsidi, yang salah sasaran, komplain dari konsumen, hingga pencurian listrik," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dengan adanya digitalisasi berupa smart grid dan smart meter, semuanya menjadi terukur. Sehingga, digitalisasi PT PLN (Persero) menjadi sangat penting.
Baca Juga: Dubes RI: Zolicol Bantu Produk Indonesia Lebih Cepat Mendunia
"Dengan demikian, digitalisasi PLN menjadi sangat penting, belum lagi smart procurement karena seperti kita ketahui capital expenditure (capex) PLN itu tinggi," katanya.
Selain itu, Erick juga mengharapkan PLN harus memperbaiki sistem pelayanannya. PLN sudah mereformasi salah satu posisi direksi, sehingga sekarang ada jabatan direktur ritel.
Menteri BUMN itu melihat saat ini sudah bukan lagi era untuk dilayani, tapi waktunya menjemput bola dengan mendatangi serta melayani pelanggan secara aktif.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Tiba-tiba Minta Penerima BSU Upah Bersabar, Cek Lagi di profile.kemnaker.go.id
Di sinilah, lanjutnya, peran divisi ritel PLN untuk secara aktif mendatangi, menjemput bola, dan melayani pelanggan secara langsung.
"Ini belum cukup buat saya, karena itu saya tekankan kemarin salah satunya kita bicarakan pada saat Microsoft datang ke Indonesia," ujar Erick Thohir.
"Kita bilang ayo PLN mesti ada perubahan mentalitas dari segi pelayanan. Jangan gara-gara monopoli listrik, maunya dilayani, harus dibalik." sambungnya.***