PR BEKASI - Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Anggaran tersebut disiapkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa anggaran Rp110 triliun tersebut nantinya akan disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui skema program perlindungan sosial di tahun 2021.
“Kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan segera memasuki tahun yang baru. Di tahun 2021, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat,” kata Jokowi, dalam unggahan Intagramnya @jokowi, Selasa, 29 Desember 2020.
Baca Juga: 'Sentil' Gus Yaqut Soal Populisme Islam , Fadli Zon: Setoplah Bikin Pernyataan Murahan Semacam Itu
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari postingan @jokowi, Rabu, 30 Desember 2020, skema program perlindungan sosial nantinya memiliki anggaran Rp110 trilliun yang dibagi ke dalam berbagai program turunan.
Program yang dimaksud adalah Program Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program lainnya yakni terdapat Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai (BST) bagi 10 juta KPM, Program Kartu Prakerja, Dana Desa, dan diskon tarif listrik.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan rapat terbatas pada Selasa, 29 Desember 2020 terkait penentuan waktu penyaluran dari segala program bantuan tersebut.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bansos Disalurkan Mulai 4 Januari 2021, Cek Nama Anda di https://dtks.kemensos.go.id
Dalam rapat terbatasnya, Jokowi menekankan bahwa program bantuan harus sudah tersalurkan di bulan Januari 2021.
“Pagi tadi, dalam rapat terbatas, saya menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari,” kata Jokowi.
Presiden juga menyampaikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut tidak mundur penyalurannya karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jangan sampai mundur. Ini menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus daya ungkit untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” ungkap Jokowi.
Baca Juga: Satu-satunya Asal Indonesia, Maudy Ayunda Kalahkan Ariana Grande dalam Wanita Tercantik di Dunia
Kemudian Presiden Jokowi juga berpesan kepada jajaran pemerintah agar bansos tersebut harus diberikan kepada orang yang tepat.
Jokowi juga menegaskan agar tidak ada praktek potongan apa pun di dalam pengadaan dan penyaluran bansos tersebut, belajar dari pengalaman menteri sosial sebelumnya Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi.
“Bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, libatkan pemerintah daerah. Dan jangan ada potongan-potongan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.***