PR BEKASI - Pengamat politik Rocky Gerung dibuat kebingungan dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang akan disuntik vaksin Covid-19 Sinovac minggu depan, Rabu 13 Januari 2021, sementara BPOM dan MUI hingga saat ini masih dalam proses verifikasi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin produksi China tersebut harus dipastikan halal dan bermanfaat terlebih dahulu sebelum digunakan.
"Kehalalan, kemanfaatan, dan kemujaraban itu kan sedang diteliti LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI dan BPOM tentang khasiat dan kemujaraban serta keamanan vaksin tersebut. Paralel dengan itu juga, MUI sedang meneliti kehalalannya," kata Ketua Infokom MUI KH Masduki Baidlowi.
Baca Juga: Bukan untuk Pencitraan, Jubir Wapres Ungkap Tujuan Mulia Mensos Risma Rajin Blusukan di Jakarta
Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin China tersebut.
Kepala BPOM, Penny K Lukito menyampaikan bahwa vaksin diberikan izin khusus distribusi karena memerlukan waktu untuk sampai ke luar daerah.
“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” ujar Penny.
Menanggapi kesimpangsiuran tersebut, Rocky Gerung menyarankan seharusnya presiden bisa menyelesaikannya dari awal dengan mengajak BPOM dan MUI rapat langsung sehingga tidak membuat masyarakat kebingungan.
Baca Juga: Peserta Kartu Prakerja di 2020 Harus Gigit Jari, Gelombang 12 Hanya Diperuntukkan untuk Kelompok Ini
"Kan yang paling penting hari-hari ini adalah mengucapkan sesuatu yang masuk akal pada rakyat, supaya rakyat itu percaya bahwa pemerintah masih punya akal, kan itu soalnya," ucapnya, dikutip Pikiranrkayat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 6 Januari 2021.
Menurutnya, hal tersebut justru menimbulkan kekacauan interpretasi di tengah masyarakat yang semakin lama tingkat kepercayaan terhadap presidennya semakin menurun.
"Jadi kalau buat orang anggap presiden sudah siap, lalu ada berita BPOM dan MUI mengatakan masih di dalam penelitian, itu kemudian menimbulkan kekacauan interpretasi, kalau rakyat sudah jelas dia gak percaya lagi itu, maka mesti dibujuk lagi," tuturnya.
Rocky Gerung menegaskan bahwa kekacauan semacam ini terjadi lantaran pemerintah tidak memiliki format yang jelas dalam menentukan prioritas soal vaksin Sinovac ini.
Baca Juga: Mensos Risma Sering Blusukan, Fahri Hamzah: Staf Beliau Harus Kasih Tahu Beda Wali Kota dan Menteri
"Format di dalam menentukan mana yang prioritas, mana yang sebetulnya soal teknis, jadi potensi kita untuk terjebak lagi di dalam kekacauan pada distribusi maupun pada vaksinasi nanti adalah karena informasi yang kabur, informasi yang mendua," ucapnya.
Ia pun lalu dibuat kebingungan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang akan menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi milik Sinovac sementara BPOM dan MUI hingga saat ini masih dalam proses verifikasi.
"Presiden berarti tidak peduli terhadap isu, yang dia ingin katakan adalah, 'Saya akan divaksinasi pertama' lah bagaimana caranya, BPOM kan bilang jangan dulu presiden, keinginan Anda itu dibatalkan oleh UU, karena institusi BPOM yang berhak menentukan layak atau tidak itu," tuturnya.
"Padahal kekuasaan punya kemampuan untuk mengumpulkan pusat-pusat informasi itu, ini soalnya, jadi selalu kita melihat semacam ketidakpedulian terhadap isu," tutup Rocky Gerung.
Baca Juga: Dekati Trofi Pertama, Son Heung-min Sukses Bawa Tottenham Hotspur Melaju ke Final Piala Liga
Perlu diketahui, proses penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac kepada Jokowi pada 13 Januari 2021 mendatang selaku orang pertama di Indonesia akan disiarkan secara langsung di seluruh negeri.
Setelah itu, vaksinasi COVID-19 juga akan dilangsungkan serentak di 34 provinsi di Indonesia.
"Iya. Biar masyarakat bisa lihat langsung, memberikan semangat bisa dilanjutkan ke daerah daerah juga. Minimal provinsi, kota-kota besar juga ikut melanjutkan," ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.***