Nababan Pakai Jaket Projamin Saat Dipanggil Bareskrim, Refly Harun: Harusnya Tak Ada Lagi Relawan Jokowi

PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti Ambroncius Nababan yang menggunakan jaket Pro Jokowi-Amin (Projamin) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

Pemanggilan Nababan tersebut diketahui dalam rangka menjalani pemeriksaan terkait dugaan rasial terhadap Aktivis HAM Papua, Natalius Pigai.

"Sebenarnya saya harusnya menghadap dua hari lagi, tapi karena kami, apalagi saya sebagai Ketua Umum Projamin, saya terpanggil untuk sampaikan bahwa saya ini bertanggung jawab," kata Nababan di Gedung Bareskrim, Jakarta.

Pengakuan Nababan sebagai Ketua Umum Projamin tersebut mendapat kritikan dari Refly Harun, karena seharusnya pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak ada lagi hal-hal semacam itu.

"Saya termasuk dari awal menegaskan bahwa seharusnya pasca Pilpres 2019 yang dimenangkan oleh Jokowi-Maruf, tidak ada lagi relawan-relawan yang mengatasnamakan Jokowi dan Maruf Amin," ucapnya.

Refly Harun beralasan, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin sudah berstatus sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, sehingga nama mereka tidak boleh lagi digunakan oleh kelompok-kelompok swasta.

Ia juga menyebut aneh jika masih ada orang-orang semacam Nababan yang menggembar-gemborkan jabatan sebagai relawan Jokowi.

Menurutnya, dalam mensukseskan program-program pemerintahan seperti vaksinasi Covid-19, seharusnya dilakukan oleh struktur resmi pemerintahan seperti, kementerian, gubernur, bupati, wali kota dan instansi daerah lainnya.

"Bukan malah swasta seperti Nababan, harus yang memang memiliki legitimasi dan memiliki kewenangan untuk melakukan itu," ucapnya.

Lebih lanjut, soal Pigai yang menolak vaksinasi Sinovac, ia menegaskan bahwa itu sama sekali bukan urusan seorang Nababan sebagai Ketum Projamin.

"Katakanlah alasan dari Nababan karena dia merasa marah Pigai menolak vaksin Sinovac, lah apa urusannya dengan yang bersangkutan, bukankah vaksinasi itu adalah sebuah program pemerintah," tuturnya.

"Kalau masyarakat merasa was-was, ya bisa saja mereka menyampaikan kritik, kenapa ada kelompok masyarakat lainnya yang kemudian tiba-tiba berkeberatan?," ucapnya.

Refly Harun menjelaskan, jika Nababan dan kelompoknya mendukung program Jokowi itu hak mereka, tetapi bukan berarti dengan itu mereka bisa menghajar masyarakat lain yang tidak mendukung.

Ia menegaskan sekali lagi, ini adalah urusan negara untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat soal vaksinasi Covid-19 agar kemudian tidak terjadi bentrok horizontal di tengah masyarakat.

"Karena saya perhatikan, setiap ada kelompok masyarakat atau orang-orang yang mengkritik dan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap program pemerintahan, selalu dihajar oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan relawan, kelompok-kelompok pro presiden dan lain sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Nababan telah menegaskan akan kooperatif dalam mengikuti proses hukum. Ia juga mengklaim, unggahan foto Pigai yang dibandingkan dengan seekor gorila bukan untuk menghina.

"Sekarang sudah mulai berkembang, jadi rekan-rekan, saya melakukan perbuatan rasis sebenarnya enggak ada, saya bukan rasis," ujarnya.

Ia menyampaikan, unggahannya tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Pigai yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac dan justru memilih membeli vaksin dari luar negeri.

Nababan sebagai relawan Jokowi mengaku merasa geram dengan pernyataan Pigai tersebut.

"Memang hak asasi manusia untuk menolak Sinovac, silahkan. Tapi jangan memprovokasi seakan akan Sinovac itu tidak baik, tidak bagus, tidak aman," ucapnya.

"Saya cari ini apa yang kira-kira bisa diposting untuk mengkritik beliau secara satire. Jadi saya lihat pas ada foto beliau dengan seekor gorilla," sambungnya.***