PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengatakan bahwa peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia dinilai penting.
Sehingga, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro seyogyanya mendapat sambutan positif.
Menurutnya, perangkat RT-RW juga harus dibekali dengan teknologi informasi serta manajemen data yang memadai.
Baca Juga: Empat Provinsi Ini Siaga Hujan Lebat, BMKG Sebut Kemungkinan Terjadi Banjir Bandang Akibat La Nina
Hal tersebut misalnya untuk melapor dan meng-update data terkait Covid-19 di kawasan mereka.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," katanya, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR RI pada Senin, 8 Februari 2021.
Pernyataan itu disampaikan oleh politikus yang kerap disapa Gus Nabil saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat lalu.
Baca Juga: Jelang Imlek 2021, Pengusaha Dodol Betawi di Kabupaten Bekasi Banjir Pesanan
Anggota Dewan dapil Jawa Tengah V ini berpendapat bahwa pelibatan jaringan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif.
Namun, lanjutnya, rencana tersebut harus dipertimbangkan secara matang.
Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.
Baca Juga: Polisi Temukan Ekstasi di Kantong Celana Ridho Rhoma: Saya Minta Maaf Terutama kepada Orang Tua
"Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," katanya.
Menurutnya, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.
"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," katanya.
Baca Juga: Polisi Temukan Ekstasi di Kantong Celana Ridho Rhoma: Saya Minta Maaf Terutama kepada Orang Tua
Kedua, lanjutnya, pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat.
Dia mengatakan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara itu, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.
"Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," kata Nabil Haroen.
Selain itu, dia menilai bahwa kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.
"Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga," katanya.
"Agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini." sambungnya.***