PR BEKASI - Pengamat Politik Rocky Gerung tengah membayangkan kerumitan yang dihadapi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit ketika menghadapi berbagai persoalan perihal kerumunan yang terjadi saat penyambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sinyalnya itu adalah sinyal moral, lain misalnya kalau yang melaporkan adalah orang yang sakit hati pada Jokowi, tapi enggak ini adalah MUI," kata Rocky Gerung, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 26 Februari 2021.
Rocky Gerung mengatakan bahwa MUI merupakan lembaga moral yang akan melihat penegakan keadilan dari segi moral.
Dia menyatakan, akan berbahaya jika pihak kekuasaan terus-menerus bersikap menghindar.
Baca Juga: Gading Marten Pernah 5 Kali Diselingkuhi Saat Pacaran, Astrid Tiar: Enggak Marah, Sebaik Itu Dia
Baca Juga: ICW Nilai Tak Ada Urgensi Pemberian Vaksin Covid-19 kepada Tahanan KPK: Utamakan Garda Terdepan
Karena itu, dia menganggap bahwa sangat mungkin dalam jangka waktu dua minggu ke depan ini akan ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang disebutnya arogan.
"Kan lain kalau misalnya Presiden begitu dia punya feeling, indra keenamnya tu bilang 'waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih'. Dari NTT langsung bicara, bukan dia suruh orang lain beritahu kalau itu spontanitas. Jadi ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya," ujar Rocky Gerung.
Dia menuturkan Polisi tentu bersikap tidak enak jika harus memproses laporan terhadap Presiden, yang ketika dipanggil mungkin akan ada keributan atas kinerja Presiden yang terganggu.
"Demikian juga masyarakat sipil menganggap enggak dong mesti adil dong, mau dia dibebaskan kek atau perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dipidana karena statusnya sebagai Presiden," ucapnya.
Baca Juga: Viral Kawanan Moge Ditendang Saat Terobos Ring 1 Istana, Paspampres Beberkan Alasannya
Rocky Gerung menyatakan harus ada sinyal yang menyatakan kalau kekuasaan tidak kebal hukum tetapi yang terjadi saat Jokowi dilaporkan adalah Polri menolak laporan tersebut.
Disebutnya itu sebagai sinyal yang dapat dia pahami kerumitannya. Jika laporan itu diterima maka media akan selalu memuat headline yang mengabarkan Jokowi akan dipanggil Polisi.
Karena itu, beban tersebut akhirnya dilimpahkan kepada Kapolri Listyo Sigit, tetapi Rocky Gerung mengatakan itu bukan sesuatu yang adil juga sebenarnya.
"Mestinya Istana punya semacam etika kepublikan untuk mengucapkan bahwa Presiden salah. Kalau dia sudah mengucapkan salah maka Polisi bisa mengatakan 'kan dia sudah minta maaf'. Ini Istana justru cari-cari alasan, wah itu karena spontanitas, jadi Istana membuat pusing Kapolri," katanya.
Rocky Gerung menuturkan bahwa beban yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mengadakan konferensi pers kecil Istana, sekarang dilimpahkan ke pihak Kepolisian oleh tuntutan publik.***