PR BEKASI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu tampak mempertanyakan kehadiran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat terpilihnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sebab Moeldoko yang merupakan pejabat aktif pemerintahan itu, sebelumnya bukanlah merupakan anggota atau kader dari Partai Demokrat apalagi ikut mendirikan Partai tersebut.
Berbeda dengan Moeldoko, Said Didu dalam cuitannya di Twitter, menerangkan sejumlah pensiunan Jenderal yang akhirnya terjun dalam dunia perpolitikan yang telah membuat partai.
Di antaranya adalah Wiranto yang mendirikan partai Hanura, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Partai Demokrat hingga Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerindra.
Baca Juga: 9 Tips Jelang Persiapan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, Percaya Diri dan Minta Motivasi
Baca Juga: Tolak Kudeta Partai Demokrat, Musni Umar Sebut Tanpa Keterlibatan Kekuasaan, Mustahil Ada KLB
Baca Juga: Muncul Isu Berdirinya Partai Demokrat Perjuangan, Gede Pasek: Sepertinya Ide Bagus, Ikuti Jejak PDIP
"Pensiunan Jenderal berpolitik: Wiranto bikin Partai, SBY bikin Partai, Prabowo bikin Partai, Moeldoko .............. Partai," kata Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter miliknya, Minggu, 7 Maret 2021.
Dalam cuitan lainnya, Said Didu mengilustrasikan bahwa untuk mendapatkan sesuatu seperti memiliki sebuah rumah, maka seharusnya seseorang membangunnya terlebih dahulu, bukan merebutnya dari orang lain.
Terlebih jika perebutan itu dilakukan dengan melakukan pemalsuan dan merekayasa dukungan dari pihak lain.
"Bagi yang beretika dan bermoral, jika ingin punya rumah yang maka dia akan membangun atau membeli rumah - bukan merebut rumah orang lain lewat pemalsuan sertifikat dan merekayasa dukungan tetangga rumah yang mau direbut," kata Said Didu.
Baca Juga: Dilema Film Indonesia di Masa Pandemi, Bisakah Andalkan Platform Streaming Digital?
Sebelumnya Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan kader Partai menggelar sebuah Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill, Sibolangit dan menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2021-2025.
Selain itu mantan kader lainnya yaitu mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie juga turut didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang periode 2021-2025.
Di hari yang sama diberlangsungkan KLB itu, Jumat malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa partainya serta Indonesia secara umum berkabung atas hilangnya akal sehat atas tindakan KLB yang disebutnya ilegal tersebut.
Dalam pembahasannya, SBY menjelaskan bahwa KLB yang digelar tidaklah memenuhi syarat digelarnya KLB sesuai AD/ART Partai Demokrat.
Baca Juga: Tanggapi Kisruh Demokrat, Annisa Pohan Sadar Sudah Lama Keadilan Pergi: Apakah Kita Terus Diam?
Di antaranya seperti tidak diusulkan Majelis Tinggi Partai, tidak mendapat dua per tiga dari total 34 Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Selain itu, KLB yang digelar juga tidak mendapat satu per dua atau setengah dari total 514 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan syarat usulan dari DPC maupun DPD mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu SBY juga dinyatakan tidak ada.
"Kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal," kata SBY.***