Soroti Hasil KLB Partai Demokrat, Media Asing Sebut Moeldoko Bakal Perkuat Koalisi Jokowi di Parlemen

8 Maret 2021, 09:13 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko disoroti media asing dan disebtkan bahwa akan perkuat Koalisi Jokowi di Parlemen. /ANTARA

PR BEKASI – Kisruh yang terjadi pada Partai Demokrat kini menyita perhatian publik.

Karena hal tersebut dinilai tidak adil dan tidak seharusnya terjadi bahkan sejumlah tokoh politik angkat bicara.

Tak hanya itu, sebagian dari mereka juga mengkritisi dan menyoroti terpilihnya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Jenderal Moeldoko.

Diketahui bahwa Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa).

Baca Juga: Annisa Pohan Tanggapi Kasus AHY VS Moeldoko: Kalau Demokrat Berhasil Dicaplok, Partai Lainnya Bisa Kapan Saja

Baca Juga: Marzuki Alie Tanggapi Mantan Timses Kongres Demokrat di Bandung Kecewa: Jika Tak Arogan KLB ini Tak Terjadi

Baca Juga: Gandeng Majelis Tinggi Demokrat, AHY Bakal Datangi Kemenkumham Pagi Ini

Tak hanya di dalam negeri, kisruh politik yang tengah menerpa Partai Demokrat tersebut juga disorot oleh media asing.

Media tersebut memberitakan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari pihak oposisi yang berlawanan dengan kepengurusan AHY.

Dikabarkan oleh Reuters pada Jumat 5 Maret 2021, terpilihnya Moeldoko sebagai ketua oposisi semakin memperkuat cengkeraman pemerintah.

Cengkeraman tersebut bisa semakin kuat meski terjadi kekacauan akibat penolakan sebagian pihak terhadap kepemimpinan oposisi Moeldoko.

Pasalnya, seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk sebagai ketua partai oposisi merupakan langkah yang menguntungkan koalisi presiden.

Baca Juga: Aparat Gabungan Berhasil Gagalkan Penyelundupan 23.942 Ekor Benih Lobster di Bandara Soetta

“Dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen - meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya,” tulisnya, kutip PORTAL JEMBER dari Reuters.

Media ini juga menyebut koalisi Jokowi sudah menguasai sebagian besar parlemen dan cengkeraman melalui Partai Demokrat bisa memperkuat koalisi tersebut.

“Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak,” paparnya.

Meski demikian, oposisi Moeldoko itu ditentang oleh Ketua Umum resmi Partai Demokrat AHY.

AHY mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah, sebagaimana diberitakan PortalJember.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Media Asing Sorot Hasil KLB Partai Demokrat, Sebut Moeldoko Bakal Perkuat Koalisi Jokowi di Parlemen".

Baca Juga: Dibuka Kembali! Ini 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya

AHY, putra SBY termasuk salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang, menurut survei dari lembaga survei swasta.

“Kongres luar biasa, ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” katanya.

AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan soal KLB Partai Demokrat ke aparat penegak hukum.

Media asing Reuters menuliskan pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua umum mana yang akan diakui negara.

Akan tetapi, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan jika mengakui kepemimpinan Moeldoko di Partai Demokrat.

Baca Juga: Eks Panglima GAM Sempat Temui AHY, Beri Dukungan Moril untuk Partai Demokrat

“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024,”

“Tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Analis politik di Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Namun, media asing ini mengungkapkan Hendri Satrio tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan mana yang diakui antara oposisi Moeldoko atau AHY.

Seperti diketahui, Partai Demokrat termasuk salah satu partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja Omnimbus Law andalan Jokowi.*** (Bagus Satria Perdana P/PortalJember.Pikiran-Rakyat.com)

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: Portal Jember

Tags

Terkini

Terpopuler