Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Partai Demokrat, Arsul Sani: Mengulang Sejarah ya, Pak Mahfud?

- 7 Maret 2021, 19:17 WIB
SEKJEN DPP PPP Arsul Sani mengomentari cuitan Menkopolhukam Mahfud MD mengenai cara pemerintah tangani KLB Partai Demokrat.
SEKJEN DPP PPP Arsul Sani mengomentari cuitan Menkopolhukam Mahfud MD mengenai cara pemerintah tangani KLB Partai Demokrat. /ANTARA

PR BEKASI - Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara telah selesai dan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umumnya.

Terkait acara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan sikap pemerintah terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Jumat 5 Maret 2021 di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

Mahfud MD menegaskan, pemerintah berpandangan masalah yang terjadi saat ini merupakan urusan internal dari Partai Demokrat. Sikap tersebut berkaca kepada sejarah di masa Megawati dan SBY.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua MPR memberikan tanggapan kepada Mahfud MD.

Baca Juga: Dilema Film Indonesia di Masa Pandemi, Bisakah Andalkan Platform Streaming Digital?

Baca Juga: Tanggapi Kisruh Demokrat, Annisa Pohan Sadar Sudah Lama Keadilan Pergi: Apakah Kita Terus Diam?

Baca Juga: Prank Polisi Usai Berpura-pura Jadi Mata-mata Korea Utara, Pria Ini Terancam Hukuman Penjara 

Dalam cuitannya, Arsul Sani menegaskan pernyataan Mahfud MD tersebut terkait 'mengulang sejarah' karena kudeta partai pernah terjadi sebelumnya.

"Namanya mengambil atau mengulang sejarah ya ...., Pak Menko @PolhukamRI... ?!," ucap Arsul Sani.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x