PR BEKASI – Kisruh di Partai Demokrat yang kian memanas akan segera memasuki babak baru.
Kabarnya kepengurusan DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini, Senin, 8 Maret 2021.
Kabar tersebut pun mendapatkan tanggapan dari Mantan politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean menyebutkan bahwa hal ini akan menandakan pertarungan sesungguhnya antara kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sumut yang dipimpin Ketua Umum Moeldoko dengan parta Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Formasi Guru Akan Jadi Prioritas di CPNS 2021, Simak Syarat Umum Pendaftarannya
Baca Juga: Geram dengan Hasil KLB, AHY Memohon pada Rakyat Indonesia: Kami Tidak Bisa Minta Bantuan ke Siapapun
“Pertarungan sesungguhnya akan dimulai..!,” kata Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, dari Antara, Minggu, 7 Maret 2021.
Ferdinand Hutahaean mengutarakan bahwa KLB Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar beberapa waktu merupakan gong pembuka perang di Partai Demokrat.
“KLB Deli Serdang itu hanya gong pembuka perang, bukan perang sesungguhnya,” kata Ferdinand Hutahaean.
Diketahui bahwa beberapa hari lalu segelintir dan mantan pengurus Partai Demokrat melangsungkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Dalam KLB yang disebut ilegal dan tidak sah oleh pengurus Partai Demokrat kubu AHY, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Kemudian berdasarkan hasil KLB tersebut, Marzuki Alie yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat kubu AHY bulan lalu, terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
KLB tersebut dipimpin oleh Jhoni Allen yang juga dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat kubu AHY.
Dalam KLB itu, Jhony Allen menyebutkan bahwa AHY demisioner sebagai pimpinan Partai Demokrat.
Sementara itu, dikutip dari Antara, Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersama ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dari 34 provinsi akan mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 8 Maret 2021.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan rombongan Partai Demokrat AHY akan ke Kemenkumham untuk menyerahkan surat berisi laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan peserta KLB Deli Serdang, Sumut, Jumat, 5 Maret 2021.
Setelah dari Kemenkumham, AHY beserta 34 ketua DPD Partai Demokrat akan mengunjungi KPU kemungkinan untuk keperluan yang sama.***