PR BEKASI – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Karena kisruh internal yang terjadi di Partai Demokrat masih berlanjut hingga saat ini.
Tak hanya itu, kabar mengejutkan lainnya pun santer tersiar yakni terkait ancaman intel Polisi kepada pengurus Partai Demokrat kubu AHY
Hal tersebut sontak mengejutkan publik bahkan beberapa tokoh dan ahli juga ikut menanggapi.
Menurut ahli hukum tata negara, Refly Harun menyebut bahwa masalah ini merupakan ujian sekaligus sebuah jawaban dalam suatu pertanyaan.
Baca Juga: Korban Selamat Kecelakaan Bus di Sumedang Ungkap Situasi Bus: Saya Kaget, Remnya Blong
Baca Juga: Sakit Hati Berujung Kobaran Api, Pelaku Nekat Bakar Rumah Mantan Pacar di Tangerang
Baca Juga: Lecehakan Putri Kandung saat Istri Bekerja, Seorang Ayah di Jakut Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
“Apakah istana terlibat dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat?,” kata Refly Harun yang dikutip Galamedia dari kanal Youtube Refly Harun, 11 Maret 2021.
Oleh karena itu, Refly memberikan 2 opsi pilihan kepada Moeldoko yakni memilih mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) atau tetap berjuang memperebutkan Partai Demokrat dari AHY.
"Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Jimly kemarin,” katanya, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Intel Polisi Ancam Pengurus Demokrat Kubu AHY, Refly Harun: Apakah Istana Terlibat? Ini 2 Opsi untuk Moeldoko".
Terkait pengakuan ketidakikutsertaan pihak istana terhadap masalah ini, Refly menyebut bahwa pihak istana terkesan seperti terlibat apabila pihak istana tidak segera menindak tegas Moeldoko.
Selain itu, Refly menyarankan kepada Partai Demokrat kubu AHY untuk membeberkan barang bukti terkait masalah ancaman dari intel polisi di daerah yang bersangkutan.
Baca Juga: Dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Terdapat Kisah Sedih Nabi Musa AS yang Menangis saat Berjumpa
Oleh karena itu, Refly berharap agar pihak kepolisian dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan fungsi sebagai penegak hukum.
“Jangan sampai terseret-seret dalam ranah politik karena hal itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendapatkan informasi bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," kata Benny K. Harman dalam cuitan akun twitternya, 9 Maret 2021.
Perlu diketahui, pemeriksaan intel tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolres setempat. Selain itu, Benny mengaku bahwa terdapat salah satu pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat monitor!," katanya.*** (Dharma Anggara/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)