Tantang Jokowi, Refly Harun: Tak Mungkin Jokowi Nyatakan Tidak Mau Dicalonkan Lagi Walau Konstitusi Berubah

Dalam pernyataan resmi Jokowi sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menyebut tak ada niat dan akan mengikuti konstitusi yang berlaku.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi.

Mendengar pernyataan Jokowi hingga saat ini, Refly Harun pun mengaku curiga karena jika konstitusi diubah dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, maka secara tidak langsung presiden ke-7 tersebut akan mengikutinya.

"Kalaupun UUDnya berubah, subjektifitas Jokowi bisa mengatakan begini, saya tidak akan mau dicalonkan untuk periode ketiga kendati konstitusi berubah," ujar Refly.

Mantan Komisaris Pelindo I tersebut yakin Jokowi tak akan berani mengeluarkan pernyataan semacam itu karena sebuah kewenangan itu merupakan hal yang nikmat.

"Dia tidak mungkin mengeluarkan statement seperti itu karena kekuasan itu nikmat," kata Refly.

Refly Harun menjelaskan bahwa perubahan konstitusi bisa saja terjadi di tahun-tahun berikutnya sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan.

Baca Juga: Tolak Rencana Impor Beras, Said Aqil: Ini Kebijakan Siapa? Kepentingan Kelompok Tertentu Pasti

Dirinya mengungkapkan, tidak mungkin Jokowi tidak tergoda untuk berkuasa lagi selama konstitusi masih bisa diusahakan untuk diubah.

"Sepanjang ada kemungkinan bisa mengubah konstitusi dan bisa menang lagi, saya kira tidak akan ada orang yang mau melewatkan jabatan sebagai orang nomor satu di republik ini untuk periode yang ketiga dan seterusnya," ucapnya.

"Sebagaimana pernah dialami oleh pemimpin bangsa ini baik itu Soekarno maupun Soeharto," kata Refly.

Oleh karena itu, Refly Harun meminta masyarakat Indonesia bersikap tegas soal wacana masa jabatan presiden karena hal tersebut adalah hal yang tidak perlu dinegosiasikan lagi.

Dirinya yakin jika masyarakat acuh soal ini ditambah dengan godaan-godaan dari Istana, bukan tidak mungkin Jokowi akan mengubah pemikirannya.

"Karena kalau kita membuka, menjadikan ini kendor, maka bukan tidak mungkin akan ada godaan kekuasaan, karena begini, kekuasaan itu nikmat, seorang yang pernah berkuasa itu ingin berkuasa selama-lamanya, apalagi menjadi seorang presiden," ucapnya.

Refly Harun pun mencontohkan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari 5 menjadi 15 tahun.

Baca Juga: Ada Diskon Hingga 90 Persen, Temukan Harga Termurah di Shopee Murah Lebay

"Saya ingat misalnya beberapa rekan di MK ternyata tidak cukup dengan satu masa jabatan lima tahun, mereka termasuk bagian yang mempelopori masa jabatan itu menjadi 15 tahun," tuturnya.

"Coba bayangkan 15 tahun itu adalah 3 periode jabatan presiden, memang ada klausul kalau sudah 70 tahun itu tidak bisa menjabat sampai maksimal 15 tahun," katanya.

Apalagi jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia, godaan-godaan tersebut menurut Refly Harun tentu akan semakin besar.

"Jadi tidak pernah ada rasa bosan untuk menjabat dalam pemerintahan, bahkan bila perlu sampai ajal memanggil pun tetap mendapatkan jabatan apalagi jabatan yang sangat empuk sebagai orang pertama," tuturnya.

Oleh karena itu Refly Harun meminta siapa pun agar jangan coba-coba menggoda orang dekat Presiden Jokowi untuk menggoyang pasal tentang masa jabatan presiden tersebut.

Walaupun Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi akan mengikuti konstitusi yang berlaku, justru pernyataan tersebut bisa bermaksud lain.

"Memang juru bicara presiden mengatakan Jokowi tegak lurus dengan konstitusi, tapi jangan lupa, konstitusi yang harus ditegakluruskan itu adalah konstitusi yang berlaku hari ini, kalau pasal 7 mengenai masa jabatan presiden dua kali tersebut diubah ya dia akan bicara tegak lurus juga," ujarnnya.

"Dia juga patuh, kan gak mungkin dia menolak, makannya saya katakan, soal tiga periode ini adalah soal subjektif dan objektif," tuturnya.***