PR BEKASI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap salah satu alasan kenapa banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi.
Alexander Marwata menuturkan banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, karena gaji kepala daerah terlalu kecil, yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Alexander Marwata menilai, ketika gaji kepala daerah terlalu kecil, maka godannya pun akan semakin besar.
Hal itu disampaikan Alexander Marwata usai menyaksikan penandatanganan pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah di Bengkulu.
"Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan," kata Alexander Marwata, Rabu, 7 April 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Alexander Marwata mengaku bahwa selama ini dirinya banyak menerima keluhan dari kepala daerah, salah satunya terkait gaji yang terlalu kecil.
Menurutnya, para kepala daerah kerap mengeluhakan soal gaji tersebut di saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.
Bahkan menurutnya, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp1,3 juta ditambah tunjangan Rp15 juta per bulannya.
"Keluhan itu cukup masuk akal, mengingat tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar, terutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpin," kata Alexander Marwata.
Apalagi menurutnya, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp1 triliun.
Oleh karena itu, KPK mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.
"Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB, Bapak Presiden, dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara," kata Alexander Marwata.
Meski demikian, Alexander Marwata menilai, sebesar apa pun gaji, ketika kepala daerah tersebut tidak memiliki integritasn, maka tetap tidak akan cukup dan tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Apalagi menurutnya, diperlukan biaya yang besar agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada.
"Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah, dia tidak mikir bayar utang. Sehingga, betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera," tutur Alexander Marwata.***