PR BEKASI – Pascabencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memprioritaskan tiga hal penanganan bencana.
Tiga hal ini meliputi percepatan peningkatan konektivitas untuk mempermudah pendistribusian logistik, proses evakuasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB, Widiarto.
Baca Juga: Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Anggota Brimob dan TNI, Polda Metro Jaya Periksa 6 Saksi
Satgas dalam hal ini bertanggung jawab dalam hal upaya penanganan bencana di NTT dan NTB meliputi menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara (pengungsian), relokasi korban terdampak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.
"Konsolisasi data dengan pihak-pihak terkait juga penting, nanti kita satu data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Widiarto, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari situs resmi KemenPUPR, Selasa, 20 April 2021.
Diketahui kemenpupr telah mengerahkan alat berat sebanyak 214 unit dan 80 unit sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum seperti Hidran Umum, Mobil Tangki Air, dan Mobil MCK.
Baca Juga: Membanggakan! Maudy Ayunda Masuk dalam Daftar 30 Under 30 Asia Versi Majalah Forbes
Dari hasil evaluasi dan monitoring dari wilayah yang terdampak tersebut terdapat 48 infrastruktur Sumber daya air (SDA) yang rusak termasuk Bendung Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami dinding saluran primer runtuh dan mercu bendung jebol dilakukan pembuatan alur air menuju intake.
Terdapat 74 titik lokasi kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan seluruhnya telah dipasang rambu peringatan dan pembersihan.
Beberapa jembatan yang rusak dilakukan perbaikan oprit dan pengaman oprit menggunakan bronjong serta penggantian jembatan sementara (bailey) seperti Jembatan Waiburak 2 di Kabupaten Flores Timur.
Baca Juga: European Super League Selamatkan Sepak Bola, Florentino Perez: Kami Akan Berdialog dengan UEFA
Selain itu tercatat 4 titik lokasi kerusakan permukiman akibat longsor yang perlu direlokasi yakni di Kabupaten Lembata, Alor, Flores Timur, dan Kupang.
Di Provinsi NTB, dilakukan survei inventori terhadap 9 infrastruktur SDA mengalami kerusakan.
Beberapa di antaranya sedang dilakukan seperti Bendungan Woro di Kabupaten Bima rusak pada sandaran tebing sebelah kiri dengan perbaikan rip-rap.
Baca Juga: Karomah dari Sosok Mbah Priok hingga Sumber Mata Air yang Tak Pernah Habis
Selanjutnya terdapat 9 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdiri dari 6 jalan nasional dan 3 jembatan. Pembersihan sedimen atau endapan lumpur yang sempat menutup jalan telah selesai dikerjakan.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB telah menyalurkan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Bima berupa 3 unit MTA, toilet portable, 4 unit Hidran Umum, 1 unit mobil tinja.
"Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan validasi data kerusakan dan rumah terdampak telah dilakukan, tercatat di Kabupaten Dompu sebanyak 4 unit rumah rusak berat (1 hanyut) di Desa Marada dan 113 unit rumah rusak (43 hanyut) di Desa Daha," kata Widiarto.
Beberapa kontraktor juga telah dikoordinir untuk membantu penanganan bencana yaitu PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunannan Perumahan, PT Brantas Abipraya.***