PR BEKASI - Sekretaris Departemen IV Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Hasbil Lubis turut memberikan komentar permintaan Presiden Joko Widodo kepada pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Sebelumnya, Min Aung Hlaing datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta.
Dalam KTT ASEAN tersebut, Joko Widodo (Jokowi) minta junta militer Myanmar untuk memenuhi tiga komitmen.
Baca Juga: KPK Bakal Periksa Azis Syamsuddin, Haris Pertama: Semoga Masih Bertaring Berantas Korupsi
Tiga komitmen tersebut adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar, pembukaan proses dialog yang inklusif dan pelepasan tahanan politik, serta pembukaan akses bantuan kemanusian dari ASEAN.
Terkait hal tersebut, Hasbil Lubis mengingatkan Jokowi untuk bercermin merefleksikan situasi di negara Indonesia.
"Take a mirror, please," ucap Hasbil Lubis dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Minggu, 25 April 2021.
Pasalnya, Hasbil Lubis menilai permintaan Jokowi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini.
Baca Juga: Kemendagri akan Buatkan e-KTP untuk Transgender, Hartoyo: Banyak Hambatan, Mereka Miskin dan Minder
"Request ke orang bisa, tahanan politik sendiri gak dibebasin," ujar Hasbil Lubis.
Oleh karena itu, Hasbil Lubis meminta Jokowi untuk melepaskan sejumlah tahanan tersebut.
"Lepasin donk, Pak, itu aktivis yang saat ini masih ditahan," kata Hasbil Lubis.
Untuk informasi, Juru bicara militer Myanmar Mayjen Zaw Min Tun mengungkap, Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan KTT ASEAN secara langsung.
Baca Juga: Joe Biden Akui Pembantaian Etnis Armenia Oleh Ottoman Tindakan Genosida, Hubungan AS-Turki Memanas
Selain itu, pertemuan KTT ASEAN merupakan perjalanan ke luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak dirinya merebut kekuasaan pada 1 Februari.
KTT ini adalah perundingan internasional pertama untuk mengatasi krisis di Myanmar sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021.
Militer mengkudeta pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi setelah dianggap curang dalam memenangi pemilihan umum.
Adapun dalang dalam kasus kudeta tersebut dipelopori oleh pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.***