PR BEKASI - Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan mengakui belakangan, usai tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402, para BuzzerRP kerap menyerang presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BuzzerRP, menurut Ricky, memfitnah SBY soal alat utama sistem senjata (alutsista) yang menurut mereka tidak meningkat di era kepemimpinan mantan Jenderal TNI tersebut (2004-2014).
Dia menyebut, justru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lah tidak ada peningkatan alutsista yang signifikan.
Baca Juga: Dipastikan Tenggelam, Panglima TNI: 53 Awak Kapal KRI Nanggala-402 Telah Gugur
Ricky Kurniawan mengatakan bahwa yang meningkat di era Jokowi adalah utang dan korupsi. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi Asabri.
"Yang meningkat adalah utang dan korupsinya. Asabri adalah contohnya!" kata Ricky Kurniawan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Minggu, 25 April 2021.
Ricky Kurniawan menegaskan bahwa di era SBY alutsista meningkat sangat pesat.
Anggaran TNI dan Pertahanan Negara diketahui meningkat hampir 400 persen mulai dari 2004 hingga 2014, yakni dari Rp21,4 triliun menjadi Rp83,4 triliun.
Kemudian Kekuatan personel TNI juga bertambah, dari yang semula pada 2004 terdapat 353.965 orang menjadi 415.805 orang pada tahun 2013.
Anggaran untuk Polri dan Kamtibmas pun meningkat hampir empat kali lipat, dari Rp13,375 triliun menjadi Rp45,98 triliun.
Kemudian kekuatan personel Polri pun dari yang semula hanya 291.215 orang menjadi 428.798 orang di akhir kepemimpinan SBY.
Baca Juga: Awak Kapal KRI Nanggala-402 Dipastikan Gugur, Citra Bawah Air Perlihatkan Badan Kapal yang Terbelah
Tak hanya itu, SBY juga menambahkan ratusan peralatan dan perlengkapan TNI Angkatan Udara (AU) di era kepemimpinannya.
"Itu data alutsista era SBY, mana data era Jokowi? Coba bandingkan," kata Ricky Kurniawan.
Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero) diduga melakukan tindakan pencucian uang lewat transaksi bitcoin.
PT ASABRI (Persero), adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan POLRI.
Baca Juga: Mangerikan! Potret KRI Nanggala-402 yang Terbelah Tiga dan Ditemukan di Kedalaman 838 Meter
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Eka Nanda Ravizki menyatakan, cuci uang lewat transaksi bitcoin merupakan modus yang terbilang baru dalam kasus tindak pidana korupsi.
Menurut dia, modus itu, sebelumnya telah lazim digunakan dalam kasus pendanaan terorisme maupun kasus transaksi jual beli narkoba.***