PR BEKASI - Usai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua beberapa waktu yang lalu.
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua.
Namun, melihat respons Jokowi tersebut, Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda marah.
Baca Juga: Tips Melatih Kesabaran dan Mengendalikan Emosi pada bulan Suci Ramadhan
"Sebagai presiden sementara Papua Barat, saya mengeluarkan tanggapan ini atas reaksi keras Presiden Jokowi di Papua," ucapnya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari ULMWP, Rabu, 28 April 2021.
Menurut Benny Wenda, perintah terbuka untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua tersebut adalah upaya Jokowi untuk melabeli Papua sebagai teroris.
"Indonesia sekali lagi mencoba untuk melabeli Tentara Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua Barat sebagai 'penjahat' dan 'teroris'," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Indonesia secara ilegal telah menginvasi dan menduduki 'negaranya' selama hampir 60 tahun, menaklukan orang-orang Papua dengan tujuan genosida.
"Invasi dan pendudukan ilegal adalah tindakan kriminal. Genosida adalah tindakan teroris. Perlawanan terhadap hal tersebut sah dan perlu," ungkapnya.
Benny Wenda pun memberikan pertanyaan terbuka kepada Jokowi, "Siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak? Siapa yang telah membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi sejak Desember 2018 dan menyebabkan ratusan orang meninggal?"
Jelas, menurutnya, bahwa negara Indonesia adalah kelompok teroris yang sebenarnya dan telah beroperasi di Tanah Papua sejak dahulu.
Benny Wenda menyampaikan bahwa dirinya yakin di era pemerintahan Jokowi akan ada lebih banyak pembunuhan, penyiksaan, dan penderitaan rakyat Papua.
Bahkan dia mengatakan bahwa Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo juga mendukung rencana Jokowi tersebut.
"Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah untuk 'menghancurkan mereka dulu dan membahas masalah hak asasi manusia nanti'," ucapnya.
"Ini adalah mentalitas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu. Sikap inilah yang mengakibatkan tiga pria dipukuli hingga meninggal dunia di sebuah rumah sakit pada Februari tahun ini," kata Benny Wenda menambahkan.
Itu sebabnya, kata Benny Wenda, Amnesty Indonesia sudah mengutuk hal tersebut.
Berdasarkan laporan yang didapatnya, akibat perintah Jokowi tersebut, orang-orang Papua dalam 24 jam terakhir telah meninggalkan desa-desa untuk mengantisipasi serangan TNI dan Polri tersebut.
"Dalam 24 jam terakhir kami mendapat laporan bahwa orang-orang meninggalkan desa untuk mengantisipasi tindakan keras tersebut. Helikopter yang dikerahkan ke desa-desa, mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada tahun 1977 ketika saya masih kecil," ungkapnya.
Benny Wenda menjelaskan bahwa Jokowi secara tidak langsung sudah mengakui bahwa saat ini sedang terjadi peperangan di Papua Barat.
Hal tersebut terbukti dengan tewasnya Kabinda Papua beberapa waktu yang lalu.
"Mengapa Brigadir Jenderal ditempatkan di sana jika tidak ada perang? Mengapa Jokowi mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru dalam tiga tahun terakhir?," tanya Benny Wenda.
KKB Papua yang dia klaim sebagai Tentara Papua Barat tersebut, menurutnya, sedang mempertahan kemerdekaan rakyat, dan SDA lainnya seperti, hutan dan gunung di Papua.
"Sayap militer perjuangan Papua Barat bukanlah kelompok 'kriminal'. Mereka berkomitmen untuk mengikuti hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, tidak seperti negara Indonesia," ucapnya.
"Papua Barat terdaftar di Komite Khusus Dekolonisasi PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1962 dan melakukan kecurangan pada tahun 1969," katanya.***