PR BEKASI - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto turut memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebut bahwa puluhan pegawai KPK termasuk Novel Baswedan tak lulus tes wawasan kebangsaan dan kemungkinan akan segera diberhentikan.
Bambang Widjojanto mengatakan, dengan adanya kabar tersebut, hal itu menandakan bahwa pembusukan di KPK semakin degil dan bengis.
Pasalnya, Bambang Widjojanto melihat adanya upaya menyingkirkan para insan terbaik dari KPK, yang saat ini tengah menangani kasus mega korupsi.
"Pembusukan di KPK makin degil dan bengis. Insan terbaik di KPK tengah disingkirkan. Mereka yang terbukti menegakkan marwah KPK, dihabisi," kata Bambang Widjojanto, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @KataBewe, Selasa, 4 Mei 2021.
"Padahal, ada belasan kasus mega korupsi sedang diperiksa mereka, mulai dari bansos, Pimpinan DPR, penyidik, dan unsur Pimpinan KPK sendiri," sambungnya.
Bambang Widjojanto lantas mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri, yang memasukkan pendidikan sebagai salah satu "national interest" dalam road map 2011-2023.
Tak hanya itu, KPK juga menempatkan pendidikan sebagai strategi pertama dari tiga strategi pemberantasan korupsi lainnya, yang menjadi core bussiness KPK.
"Ketika insan terbaik disingkirkan melalui litsus yang dipersonalisasi dan dugaan proses pembusukan yang hancurkan integriti intensif dijalankan di KPK, tanya, apakah masih pantas jika Ketua KPK bicara pendidikan sebagai salah satu 'national interest'? PRET!," ujar Bambang Widjojanto.
Bambang Widjojanto pun menduga bahwa Firli Bahuri tengah berupaya untuk menyingkirkan para insan terbaik dari KPK, yang saat ini tengah menangani kasus mega korupsi.
"Kau (Firli Bahuri) diduga singkirkan para insan terbaik KPK yang tengah menangani kasus mega korupsi di bumi pertiwi, seperti bansos," ujarnya.
"Tapi, kau bicara keteladanan Guru Bangsa Ki Hadjar Dewantara. Semoga nurani kita terketuk dalam terbelalak atas indikasi dusta tanpa jeda yang terus diproduksi. Ampun Ya Illahi," kata Bambang Widjojanto.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa puluhan pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan tidak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari KPK terkait siapa saja pegawainya yang dinyatakan tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan tersebut.
Oleh karena itu, Sekjen KPK Cahya H Harefa
menegaskan agar media dan publik tetap berpegang pada informasi resmi KPK terkait hasil tes wawasan kebangsaan tersebut.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ujar Cahya H Harefa.***