PR BEKASI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menanggapi kabar 13.000 petani kulit hitam dan minoritas lain yang mendapat pengampunan pinjaman ribuan dolar di Amerika Serikat.
Susi Pudjiastuti mengandaikan pengampunan pinjaman pun dapat terlaksana di Indonesia.
Terutama, disampaikan Susi Pudjiastuti, pengampunan pinjaman tersebut untuk kredit kecil para petani, nelayan, dan buruh.
"Seandainya Indonesia bisa melakukan hal yang sama untuk kredit kecil para petani/ nelayan/ buruh," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @Susipudjiastuti pada Minggu, 23 Mei 2021.
Baca Juga: Gus Nadir Serukan Santri NU Tolak Jadi Buzzer, Susi Pudjiastuti: Suarakan Lebih Kencang!
Menurutnya, hal ini bisa mengurangi pinjaman online yang kini merajalela.
Dalam berita tersebut, dikabarkan hingga 13.000 petani kulit hitam dan minoritas lainnya dapat pengampunan pinjaman ribuan dolar mulai bulan Juni.
Program tersebut sebagai bagian dari paket stimulus federal, yang bertujuan untuk membantu petani yang kurang beruntung.
Akan tetapi, para petani kulit putih, kelompok perbankan, dan legislator berpendapat bahwa keringanan itu adalah bentuk diskriminasi terbalik dan dapat merugikan pemberi pinjaman.
Lebih lanjut, cuitan Susi Pudjiastuti tersebut mendapat banyak tanggapan dari warganet.
Menurut salah satu dari mereka, program yang sama dapat diberlakukan di Indonesia.
Diceritakan warganet, setelah terjadinya gempa di Yogyakarta, pemerintah daerah meminta bank menghapus utang para debitur mikro yang kehilangan pendapatan akibat bencana.
"Sayangnya di Indonesia, UU Kepailitan kok tidak mengatur mekanisme penghapusan utang atau kepailitan individu," katanya.
Baca Juga: Fiersa Besari Curhat Lucunya Tinggal di Indonesia, Susi Pudjiastuti: I Love Your Tweet!
Seorang warganet juga menyampaikan bahwa di kampungnya, usaha di sana agar bisa produksi hari pinjam ke sana sini.
"Termasuk ke para rentenir," ujarnya.
Sementara yang lain mengungkapkan kalau kredit usaha yang dikucurkan perbankan dan bantuan pemerintah, sebagian besar penerimanya terafiliasi dengan Partai Politik dan underbow-nya.
"Rakyat biasa persyaratannya dibikin ribet dan potongannya luar biasa," kata warganet.
"Kementerian hanya terima laporan hasil akhir, tidak awasi prosesnya," kata warganet, menambahkan.***