PR BEKASI - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan nasib 75 pegawai mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Usai KPK memutuskan 24 di antaranya masih bisa dibina untuk jadi ASN, sementara 51 yang lain sudah tidak karena berstatus 'merah'.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan sejak awal mengakui pihaknya telah curiga mengenai persekongkolan di dalam KPK dengan koruptor.
Oleh karena itu, menurut Novel, rentetan aksi 75 pegawai yang tak lolos TWK selama ini adalah untuk pula menggali dugaan persekongkolan oknum-oknum tersebut.
Baca Juga: Abdul Mu'ti Kritik Hendropriyono Bukan Negarawan karena Hal Ini, Yan Harahap: Sudah Pasti Bukan
Menanggapi hal tersebut, kader Partai Demokrat, Yan Harahap menyampaikan bahwa bukan hanya Novel Baswedan saja sebagai seorang penyidik KPK berpengalaman yang curiga.
Bahkan saat ini, menurutnya, rakyat pun curiga dengan manuver-manuver yang dilakukan KPK terutama pimpinannya yaitu, Firli Bahuri.
"Bukan hanya Novel, rakyat juga curiga," kata Yan Harahap sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter Yan Harahap, Rabu, 26 Mei 2021.
Sebelumnya, Novel Baswedan mengatakan bahwa selama ini upaya-upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK dilakukan oleh koruptor. Namun, kali ini pimpinan KPK lah yang melakukannya.
Baca Juga: Yan Harahap: Menyalahkan Hamas Sama seperti Menyalahkan Wanita yang Memukul Orang yang Memperkosanya
"Itu (hubungan antara koruptor dengan pimpinan KPK) yang kami ingin gali. Makanya kami ke beberapa lembaga negara lain untuk melakukan investigasi dalam rangka memastikan itu. Saya menduga ada, tapi sesuatu harus dibuktikan," ujar Novel.
Ia juga ingin memastikan kemungkinan serangkaian tindakan dan sikap yang dilakukan pimpinan KPK terkait isu penonaktifan 75 pegawai tersebut memang dirancang para komisioner itu untuk menyingkirkan mereka.
Termasuk pula keputusan KPK bersama BKN dan Kementerian PANRB yang menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai tersebut tidak bisa bekerja kembali di lembaga antirasuah tersebut.
Menurutnya keputusan itu sangatlah janggal.
"Kalau (dugaan) itu benar, artinya apa yang dirancang oknum pimpinan KPK ini suatu kejahatan besar," kata Novel baswedan.
Novel menilai insiden ini merupakan upaya mematikan pemberantasan korupsi dengan tahap demi tahap. Dan ini, menurutnya adalah tahapan akhir dalam upaya tersebut.
"Dan kalau dikatakan siapa yang akan rugi? Ya yang akan rugi kita semua," tuturnya.
Meski begitu, Novel memastikan ia bersama pegiat anti korupsi lainnya akan terus memperjuangkan pemberantasan korupsi hingga ke fase paling akhir.
Novel juga menilai apa yang telah terjadi dalam rapat di gedung BKN hari Selasa adalah fase terakhir penyingkiran pegawai KPK untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
Novel merupakan satu diantara 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pada hari Selasa, 25 Mei 2021, KPK-PAN RB-BKN memutuskan 51 dari 75 pegawai tersebut tidak bisa kembali bekerja di KPK. Namun, sejauh ini belum diketahui sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar 51 orang tersebut.***