PR BEKASI – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta transparan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbol menilai rancangan Perpres tersebut tidak transparan pasalnya tidak disampaikan terlebih dahulu kepada Komisi I DPR.
“Kami berpikiran ada apa sebenarnya, karena rancangan (perpres) yang begitu hebat lalu seperti ditutupi,” kata Effendi sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 1 Juni 2021.
Baca Juga: Jadwal Lengkap SIM Keliling Kota Bekasi Juni 2021, Cek Syarat, Biaya dan Lokasinya
Hal tersebut disampaikan Effendi pasca menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kasad, Kasau, Kasal, dan BAIS.
Effendi menyebutkan bahwa RDP Komisi I DPR itu sebenarnya ingin meminta penjelasan kepada Kemenhan terkait rancangan Perpres Alpalhankam.
Diketahui, Perores Alpalhankam itu dirancang dari tahun 2020-2044, tetapi pengadaan dan pembayarannya dilaksanakan 2020-2024.
Baca Juga: Banyak Pihak Nyinyiri Donasi Palestina, Sherly Annvita: Maaf, Anda Itu Siapanya Penjajah?
“Kami ingin menanyakan seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yang ingin kami tanyakan. Namun Menhan tidak hadir, jadi sebatas penjelasan dari Wamenham,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai RDP yang hanya dihadiri Wamenhan tidak bisa dijadikan saran untuk meminta penjelasan Kemenhan terkait rancangan Perpres itu lantaran tidak dihadiri Menhan Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Komisi I DPR akan mengagendakan Rapat Kerja (Raker) pada Rabu 2 Juni 2021 dengan mengundang Menhan Prabowo Subianto untuk menjelaskan terkait rancangan Perpres tersebut.
Baca Juga: UAH Ditantang Tunjukkan Bukti Transfer, Fahd Pahdepie: Tentu Bisa, Semua Sudah Sesuai Prosedur
“Nanti Rabu jam 10 di Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, kami minta Menhan menjelaskan secara rinci,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Menhan Prabowo Subianto perlu menjelaskan agar jangan sampai setelah ditetapkan malah menjadi pro-kontra di masyarakat.
“Ini baru lingkup pinjaman luar negeri, lingkup kredit ekspor, belum lagi pinjaman dalam negeri, belum lagi rupiah murni, belu lagi APBN sendiri yang sudah dialokasi secara rutin,” tuturnya.
Effendi berharap Raker dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI pada Rabu, 2 Juni 2021 dilakukan secara terbuka sehingga bisa disaksikan masyarakat via media massa sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di publik.***