PR BEKASI - DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo.
Hal itu lantaran video Amon Djobo memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini viral di medsos.
"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," Anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 3 Mei 2021.
Baca Juga: Rolls-Royce Motor Cars Ciptakan Mobil dengan Fasilitas Piknik Paling Mewah di Bumi
Pencavutan dukungan dan rekomendasi tersebut dilakukan melalui Surat DPP Nomor: 2922/IN/DPP/VI/2021 ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Menurut Andreas, perilaku Bupati Amor yang mencaci maki Menteri Sosial tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan.
“Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Sosial dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat setingkat bupati,” katanya.
Baca Juga: Mempelai Wanita Meninggal Saat di Pernikahan, Pengantin Pria Ini Langsung Nikahi Adiknya
Rupanya menurut Andreas hal tidak terpuji itu bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga Amon Djobo pernah melakukan hal yang sama kepada seorang perwira tinggi TNI AD berpangkat kolonel.
Hal itu terjadi belum lama, dan kasus tersebut berujung kepada penyelesaian secara damai.
Agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang brutal, Andreas mengatakan Amor Djobo harus mendapat sanksi hukum atau pun politik.
Baca Juga: Lupa Umur hingga Minta Bantuan Google, Ariel Tatum Dibuat Ngakak: Gue Pikir Udah 26 Tahun
“Agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” kata Andreas Hugo Pareira.
Sementara itu Mensos Tri Rismaharini menjelaskan bahwa video viral Bupati Alor Amon Djobo yang marah kepada stafnya terkait penyaluran bansos Program Keluarga Harapan yang diduga diserahkan ke DPRD partai tertentu sebenarnya merupakan bantuan bencana.
Mensos Risma menyatakan bantuan ke Kabupaten Alor tersebut merupakan bantuan bencana Siklon Seroja yang melibatkan sejumlah pihak termasuk DPRD, bukan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Beberkan 'Dagelan' Pencarian Harun Masiku oleh KPK, Febri Diansyah: Dicari atau Dibiarkan Lari?
“Saat itu Ketua DPRD (Alor) menyampaikan butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Bulog yang ibu bisa ganti',” kata Risma .
Risma mengatakan atas dorongan agar bantuan cepat tersalur, dia menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.***