Fadli Zon: PTM Juli Nanti Adalah Keputusan Tergesa-gesa, Berisiko, dan Berbahaya

PR BEKASI - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, rencana pemerintah membuka opsi PTM pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko, dan berbahaya.

Fadli Zon mengatakan, seharusnya pemerintah berkaca pada kasus Covid-19 yang pada Juni nanti cenderung terus mengalami peningkatan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Juga: Fadli Zon Tegas Tolak Rencana PPN Sembako: Warga Minang di Seluruh Indonesia Pasti Sangat Dirugikan

"Keputusan itu mengingkar fakta bahwa saat ini kita sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pendemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat," kata Fadli Zon, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @fadlizon pada Senin, 14 Juni 2021.

Dirinya pun membeberkan alasan kenapa PTM seharusnya ditunda. Pertama, basis keputusan ini adalah SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, yang ditandatangani oleh Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendag pada 31 Maret 2021 lalu.

Lebih lanjut, Fadli Zon, menjelaskan, SKB itu diteken sebelum mudik berlangsung, lonjakan kasus Covid-19 di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan.

Baca Juga: Haji 2021 Batal, Fadli Zon: Sejak Zaman Hindia Belanda, Kayaknya Baru Sekarang Kita Tak Berangkatkan Haji

"Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual," ujar Fadli Zon.

Pada 10 Juni kemarin kasus Covid-19 kembali melonjak hingga 8.892 kasus, yang menurut Fadli Zon, ini adalah lonjakan tertinggi sesudah bulan Maret lalu. Dan hingga hari ini angkanya tidak pernah turun dari angka 6 ribu kasus baru.

Padahal, kata dia, jumlah kasus baru yang tercatat itu belum tentu menggambarkan situasi riil di lapangan, mengingat jumlah tes kita dan jumlah spesimen yang diperiksa tiap harinya, angkanya masih sangat rendah.

Baca Juga: Fadli Zon Desak Jokowi Telepon Raja Salman, Singgung soal Polemik Pembatalan Haji 2021

"Apalagi, dua minggu sesudah lebaran, ada kenaikan kasus yang sangat signifikan, yaitu sebesar 56.6 persen. Ini harus jadi catatan betul bagi Pemerintah, karena lonjakan kasus ini terjadi di berbagai tempat," katanya.

Menurut data Satgas Covid-19, lanjut Fadi Zon, ada lima provinsi yang menyumbang 65 persen keseluruhan jumlah kasus aktif nasional, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau.

Secara umum, Pulau Jawa berkontribusi 52,4 persen terhadap kasus aktif nasional. Artinya, lebih dari separuh kasus Covid-19 ada di Jawa.

Baca Juga: Fadli Zon Geram Israel Langgar Gencatan Senjata: Tak Bisa Dipercaya, Negara Penjajah dan Penyebar Teror

Kendati demikian, Fadli Zon tetap memerhatikan keluhan dan kejenuhan belajar jarak jauh yang sudah lebih hampir setahun berjalan di Indonesia.

"Saya paham, pandemi yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini telah melahirkan keluhan dan kejenuhan, baik dari para siswa maupun orang tua. Namun, pemecahannya bukanlah dengan penyelenggaraan PTM," ujarnya.

"Jangan lupa, dalam fase uji coba PTM yang dilakukan oleh @Kemdikbud_RI pada April lalu, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka," sambung Fadli Zon.

Baca Juga: Sentil Orang Indonesia yang Bela Israel, Fadli Zon: Patut Diragukan Paham Pancasilanya

Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa didapati positif Covid-19, kata Fadli Zon.

Fadli Zon mengkhawatirkan jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif.

"Usul saya, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah. Pemerintah, melalui
@Kemdikbud_RI punya data siswa lengkap," tuturnya.

Baca Juga: Gerah Aksi Brutal Terhadap Palestina, Fadli Zon Serukan Negara Islam Tolak Proyek Normalisasi Zionis Israel

Lebih lanjut, Fadli Zon menyarankan agar pemerintah menuntaskan vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu sebelum melakukan PTM.

"Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM," katanya.

"Di tengah pandemi ini, selain tenaga kesehatan, keselamatan anak-anak dan para guru, saya kira juga harus sangat diprioritaskan." sambung Fadli Zon.