PR BEKASI - Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti turut memberikan tanggapan terkait kabar laptop Merah Putih yang dibanderol dengan harga Rp10 juta.
Haris Rusly Moti mengatakan bahwa pihaknya menunggu klarifikasi resmi dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tentang laptop Merah Putih.
Pasalnya, Haris Rusly Moti menilai adanya dugaan mark up laptop Merah Putih, dari harga Rp3 jutaan menjadi Rp10 juta.
"Sobat, kami nunggu klarifikasi dari Pak LBP & Mendikbud Ristek @nadiemmakarim terkait dugaan mark up laptop Merah Putih, harga Rp3 jutaan di top up jadi Rp10 juta. Apa benar begitu?," kata Haris Rusly Moti, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @motizenchannel, Minggu, 31 Juli 2021.
Haris Rusly Moti lantas menilai kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerikan, karena seperti rayap dan tikus.
"Ngeri ya Pak Presiden @jokowi, anggota kabinet yang Anda pimpin persis seperti rayap dan tikus," ujar Haris Rusly Moti.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ITB, ITS, dan UGM telah bekerja sama dengan industri TIK dalam negeri membentuk konsorsium untuk memproduksi tablet dan laptop Merah Putih dengan merek Dikti Edu.
"Saya kira zamannya Menteri Nadiem elok kalau ini sudah mulai diluncurkan," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis, 22 Juli 2021.
Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan industri wajib melakukan offset agreement untuk meningkatkan R&D (riset dan pengembangan), dengan mengikutsertakan vokasi dan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kontrak pemesanan.
Baca Juga: Lucky Alamsyah Bersyukur Bisa Berdamai dengan Roy Suryo: Saya Bahagia Sekali Dapat Sahabat Baru
Menurutnya, pemerintah pun tengah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program, antara lain penyediaan akses pasar.
Lalu, penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, peningkatan kapasitas SDM, bekerja sama dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan industri, serta akses permodalan.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN gratis menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp112 miliar bagi produk dengan proyeksi nilai TKDN di atas 25 persen, dengan maksimal 8 jenis produk per industri.
"Kita semua harus bangga atas peralatan TIK yang diproduksi oleh anak bangsa. Kita harus menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.***