Kepling Pungut Biaya Rp1,7 Juta untuk Urus KK, Menantu Jokowi Marah dan Singgung soal Maling Uang Rakyat

PR BEKASI – Wali Kota Medan, Bobby Nasution bertindak setelah mendengar ada pungli di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

Pungli yang dilakukan oleh salah satu Kepala Lingkungan (Kepling) di Medan itu berkaitan dengan pemungutan biaya sebesar Rp1,7 juta kepada warga yang ingin mengurus Kartu Keluarga (KK).

Hal ini tentunya membuat menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini memimpin Medan itu marah dan menyinggung perihal maling uang rakyat (korupsi).

Dalam unggahan di akun Instagramn pribadinya, @bobbynst menegaskan bahwa ia sudah berkali-kali mengingatkan kepada bawahannya untuk tidak melakukan tindakan pungli.

Baca Juga: Drama Ikatan Cinta 12 Januari 2022: Tamat Riyawat Irvan, Andin Ngamuk dan Tidak Lagi Percaya Terhadap Pamannya

“Sudah saya ingatkan berkali-kali kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan dan Kepala Lingkungan untuk tidak melakukan pungli dan jangan korupsi,” ujar Bobby Nasution, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 12 Januari 2022.

Namun, dalam kenyataan di lapangan ternyata masih banyak pungli yang terjadi seperti salah satunya kasus pungli pengurusan KK.

Bobby Nasution mengatakan bahwa kasus pungli yang ia temukan ini terjadi di salah satu Kepling Lingkungan 8 di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur.

Dalam pungli tersebut, Kepling meminta uang sebesar Rp1,7 juta kepada warga yang ingin mengurus KK.

Baca Juga: Adegan Fisik Dianggap Tidak Pantas, Drama Korea Young Lady and Gentleman Dikritik

Mengetahui ada pungli di daerah tersebut, Bobby Nasution pun meminta agar Kepling mengembalikan uang tersebut kepada warga yang menjadi korban pungli.

“Untuk itu saya langsung meminta Kepling tersebut untuk segera mengembalikan uang masyarakat yang diterimanya,” ucapnya.

Perbuatan pungli ini memang kerap terjadi, namun bukan sesuatu hal yang patut dibenarkan.

Oleh karena itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ketahuan melakukan pungli atau maling uang rakyat, maka ia tidak segan untuk mencopot jabatan dari orang yang terlibat.

“Perbuatan pungli dan korupsi tidak dibenarkan, OPD yang melakukan hal seperti ini otomatis akan langsung saya copot,” ujarnya.

Dengan begitu, Bobby Nasution meminta agar warga Kota Medan segera melapor kepada dirinya apabila ada perangkat daerah yang melakukan pungli.

“Masyarakat kota Medan saya mohon kerjasamanya, jika ada Kepala Lingkungan ataupun OPD yang melakukan pungli bisa langsung laporkan melalui instagram pribadi saya,” ujar Bobby Nasution.***