PIKIRAN RAKYAT - Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Peraturan tersebut membahas Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Situs resmi Mahkamah Agung (MA), Senin 9 Maret 2020 mengatakan, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Tony Richard Samosir telah diputus Hakim Agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi, dan Supandi.
Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Baca Juga: Ayah Taeyon SNSD Meninggal Dunia, Peluncuran Lagu Happy Ditunda
Baca Juga: Ada Posyandu untuk Remaja di Bekasi, Bisa Layani Konsultasi Soal Depresi
Pasal tersebut, sebagaimana dilaporkan Antara, mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp 110.000 dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160.000 dengan manfaat ruang perawatan kelas I.
Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Baca Juga: Honor Guru Non-PNS Bulan Januari-Februari 2020 Segera Cair, Rp 82,432 Miliar Disiapkan
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia mengajukan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis.
Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Belum terima putusan
Kepala Humas BPJS Kesehatan M, Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, dia belum menerima salinan putusan MA terkait pembatalan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, “ kata Iqbal dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Jawa Barat Siaga Satu Virus Corona, Pikobar Kini Pantau 13 Kabupaten dan Kota
Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan baru akan mempelajari hasil putusan MA saat salinan putusan tersebut telah diterima.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dia menegaskan, BPJS Kesehatan akan patuh dalam menjalankan setiap keputusan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” kata Iqbal.***