PR BEKASI - Jelang Idul Adha, Kementerian Agama akan menggelar Rukyatul Hilal atau pemantauan posisi bulan.
Hal itu dilakukan untuk menentukan awal Dzulhijjah 1443 Hijriah sekaligus penetapan Idul Adha 2022 Masehi.
Kemenag akan menyebar tim ke 86 titik di seluruh Indonesia pada hari Rabu, 29 Juni 2022 mendatang.
“Kami memutuskan akan menggelar rukyatul hilal di 86 lokasi seluruh wilayah Indonesia," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, sebagaimana dikutip oleh PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara News.
Baca Juga: Kahitna Akhirnya Adakan Konser Tunggal Perayaan 36 Tahun Berkarya, Berikut Tanggal Acaranya
Adib menjelaskan bahwa sistem hisab menyepakati ijtimaj menjelang Dzulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Rabu 29 Juni 2022.
Hal itu bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah sekitar pukul 09.52 WIB.
Adib juga menambahkan, pada hari rukyat, ketinggian hilal berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.
Ketinggian hilal tersebut menurut Adib berkisar antara 0 derajat 52 m3nit hingga 3 derajat 13 menit, atau sama juga seperti sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat.
Baca Juga: Lolos Kartu Prakerja Gelombang 33? Berikut Keuntungan yang Diperoleh dan Cara Mencairkannya
Adib mengatakan, penentuan awal Dzulhijjah dengan sidang isbat akan menunggu hasil rukyatul hilal dari seluruh Indonesia.
Rukyatul hilal yang akan dilaksanakan oleh kanwil Kementerian Agama dan dan Kemenag Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan peradilan agama, ormas Islam, serta instansi lainnya.
Sidang Isbat awal Zulhijjah yang akan digelar di Auditorium HM.Rasidi, kantor Kemenag RI, DI Jakarta.
Dalam sidang tersebut akan dihadiri oleh sejumlah duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).,
“Sidang juga akan dihadiri Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), planetarium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, lembaga dan instansi terkait, anggota tim unifikasi kalender hijriah Kementerian Agama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan pondok pesantren,” kata Ismail.***