Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Jokowi: Daerah Jangan Memaksakan Diri Terapkan AKB

30 Juni 2020, 12:29 WIB
Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah. /Kemensetneg/* /

PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan keputusan untuk membuka tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di setiap daerah harus didukung data-data keilmuan yang menunjukkan penurunan kasus virus corona atau Covid-19.

“Jangan sampai kita berani membuka, masuk 'new normal' (normal baru) tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” kata Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah seperti dikutip oleh pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara Selasa, 30 Juni 2020.

Jokowi menekankan pentingnya setiap kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berpegang pada data keilmuan (science).

Baca Juga: Iran Minta Interpol Tangkap Donald Trump Atas Kematian Jenderal Qassem Soleimani

Para kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga harus selalu melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.

“Jangan sampai membuka pada tatanan baru 'new normal', tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai,” ujar Jokowi.

Dalam membuka fase normal baru menurutnya, terdapat tahapan prakondisi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Pukul Ekonomi Masyarakat Luas, Sri Mulyani: Krisis Kali Ini Sangat Berbeda

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas setempat harus menentukan waktu yang tepat untuk benar-benar membuka era normal baru.

“Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas,” imbuhnya.

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk memasuki normal baru tergantung perkembangan data dan karakteristik daerah tersebut.

Baca Juga: India Resmi Blokir 59 Aplikasi Asal Tiongkok Termasuk TikTok dan WeChat

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya),” ucapnya.

Dirinya mencontohkan daerah pariwisata yang memiliki kapasitas 1.000 orang, pada tahap awal pembukaan normal baru, perlu ada pembatasan kunjungan menjadi 500 orang.

Setelah itu, keberlangsungan normal baru harus dievaluasi. Jika fase normal baru malah mendorong penambahan kasus Covid-19 di daerah, maka fase tersebut harus dihentikan.

Baca Juga: IMF Tekankan Pentingnya Partisipasi Swasta dalam Pengurangan Utang Internasional

“Setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu,” tuturnya.***

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Permenpan RB

Tags

Terkini

Terpopuler