PR BEKASI - Pandemi Covid-19 hingga saat ini memang belum berakhir. Kenaikan angka kasus positif setiap harinya turut membuat lebih banyak jatuhnya korban jiwa.
Bukan hanya warga sipil, para tenaga medis pun turut menjadi korban atas keganasan virus tersebut. Padahal, tenaga medis adalah pasukan garda terdepan dalam memerangi Covid-19.
Untuk itu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menyampaikan akan memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 kepada 1,5 juta tenaga medis.
Baca Juga: Dikaruniai Putra Pertama, Ussy Sulistitiawaty dan Andhika Pratama Dibanjiri Ucapan Selamat dan Doa
"Tenaga medis berjumlah 1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," kata Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, usai pertemuan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Jakarta seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 3 September 2020.
Menurutnya, jumlah tersebut masih dalam estimasi. Pihaknya masih terus dikonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia.
Erick Thohir mengatakan, data dari IDI dan PPNI penting untuk memastikan tim medis terdepan yang menjadi prioritas.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Pertamina Akan Hapus BBM Jenis Premium dan Pertalite?
"Kita minta masukan IDI supaya jangan sampai salah konsolidasi data, termasuk perawat. Kalau nanti bahan baku sudah bisa diproduksi, kita masukan dalam skala prioritas yang menjadi garda terdepan," ucap Erick Thohir.
Erick Thohir juga mengatakan, tenaga medis merupakan kekuatan Indonesia untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal tahun depan atau akhir tahun 2020.
Selain itu, Erick Thohir memaparkan bahwa vaksinasi akan dilakukan dalam dua skema, yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksinasi secara mandiri. Tapi, bukan berarti yang bayar akan didahulukan.
Baca Juga: Sebut Umat Muslim Penuh Kekerasan Kekerasan dan Radikal, Pembawa Acara AS Ini Dituntut Minta Maaf
"Bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah gratis," ujar Erick Thohir.
Dalam acara yang sama, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan komite dalam melaksanakan vaksinasi.
"Pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan kami akan koordinasi sampai tingkat kabupaten, bahkan kecamatan," ucap Daeng M Faqih.
Diketahui, pemerintah Indonesia melalui PT Bio Farma sedang mengembangkan pembuatan vaksin Covid-19 dengan menggandeng Tiongkok, dan sampai saat ini sudah dilakukan beberapa kali uji klinis kepada para relawan.***