PR BEKASI – Sebelum dilakukan vaksinasi pada warga negara Indonesia, Pemerintah diharapkan benar-benar memastikan keamanan vaksin dengan sangat teliti.
Hal itu disampaikan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melalui surat yang dikirimkan kepada Menteri Kesehatan.
Dalam surat yang diunggah di akun Instagram milik dr. Tirta, PB IDI mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Geruduk Balai Kota, Pekerja Ambulans Tuntut Anies Baswedan Penuhi Kebutuhan APD Layak Pakai
Mereka juga berterima kasih dan mengapresiasi langkah pemerintah, dalam upaya pengadaan vaksin Covid-19. Serta, memprioritaskan pada tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Namun, PB IDI mengharapkan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang disediakan, serta persiapan terkait pelaksanaannya.
"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden, agar program vaksinasi jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," tutur Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih yang menandatangani surat tersebut, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @dr.tirta, Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Roadmap Vaksinasi Ditentukan, Airlangga Beberkan Daerah yang Akan Dapat Vaksin Covid-19 Pertama Kali
Dalam pemilihan jenis vaksin, PB IDI menyampaikan terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni vaksin yang akan digunakan telah terbukti efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya.
"Dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinis fase 3, yang sudah dipublikasikan," ujar Daeng M Faqih.
PB IDI mengungkapkan bahwa dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil telah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan.
Baca Juga: Karni Ilyas Sempat Umumkan ILC Tidak Tayang, Fadli Zon: Ganti Judul Saja 'Indonesia Laughing Club'
Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi oada 15.000 relawan.
"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain, dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3," tutur Daeng M Faqih.
"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting, namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa," ucapnya melanjutkan.
Baca Juga: Sambut Tantangan KSPI, PKS Mengaku Siap Jadi Inisiator Pelaksanaan Legislative Review Omnibus Law
Selain itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin, dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorize (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu.
Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas, imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA," tutur Daeng M Faqih.
Baca Juga: Kepercayaan Publik Tinggi, Komandan Minta Korps Marinir Lakukan Pendekatan Humanis Saat Unjuk Rasa
"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ucapnya menambahkan.
Selain itu, PB IDI mengungkapkan bahwa perlu pula mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
Terakhir, dalam pelaksanaannya, program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif.
Baca Juga: Pernah Alami Toxic Relationship, Aurelie Moeremans 'Balas Dendam' di Film Story of Kale
Termasuk dengan penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksin.
"Keamanan dan efektivitas adalah yang utama, selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat." tutur Daeng M Faqih.***