PR BEKASI – Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di belahan dunia telah menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Semua negara yang terdampak pandemi virus corona sedang berupaya menstabilkan kembali ekonomi di negaranya, termasuk Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan sejumlah hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi sebagaimana disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Jauh-jauh Datang dari AS Temui Menlu Azerbaijan dan Armenia, Mike Pompeo Minta Perang Dihentikan
Dalam situasi saat ini, harga berbagai barang dan jasa memang rawan mengalami tekanan yang signifikan.
“Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” kata Jokowi.
Presiden melanjutkan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga.
Akan tetapi, juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM,” ucapnya.
Baca Juga: Kabar Duka, Tokoh Penting dalam Rekonsiliasi Suriah Syekh Adnan Meninggal Dunia Akibat Dibom
Dengan berbagai skema bantuan tersebut, pemerintah berharap agar konsumsi rumah tangga masyarakat semakin meningkat.
Jokowi berharap agar pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk untuk sektor UMKM.
“Saya telah meminta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM,” kata Jokowi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id pada Sabtu, 24 Oktober 2020.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang mengangkat tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju”.
Baca Juga: Manfaatkan Penderitaan Orang Lain, Waspada! Sindikat Narkoba Gunakan Modus Logistik Sembako
Jokowi juga menekankan agar para kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Menurutnya, Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan.
“Karena itu saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Terakhir, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk dapat membangun optimisme kepada masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.***