PR BEKASI - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti sebuah berita terkait pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam berita tersebut, Luhut mengaku dikritik oleh anak dan cucunya terkait pengesahan UU Cipta Kerja yang hingga kini mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia.
Menurut cucunya tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan dinilai kurang menyosilisasikan UU Cipta Kerja dan meminta agar pemerintah menyiapkan satu website yang dapat dilihat oleh masyarakat terkait UU Cipta Kerja.
Setelah mendapatkan kritik dari anak dan cucunya, empat menteri koordinator pun berkumpul untuk membahas masalah tersebut.
Baca Juga: Warganet 'Marah' Lewat #SaveKomodo, Bintang Emon: Orang Lokal Dibiarin Dapat Duit dari Kerja Kasar
Akhirnya disepakati untuk membuat website khusus yang memuat UU Cipta Kerja.
Menurut Rocky Gerung, cucu Luhut tersebut merupakan kalangan milenial yang mengikuti isu publik sehingga paham apa fungsinya komunikasi publik.
"Ya sudah bagus saja, dapat inspirasi dari sang cucu. Tapi yang lebih penting adalah melihat secara detail, apa yang menjadi pokok persoalan dari protes publik itu," kata Rocky Gerung, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 26 Oktober 2020.
Menurut Rocky Gerung, meski banyak yang menilai komunikasi pemerintah buruk, tapi persoalan yang dipermasalahkan para pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja bukanlah masalah komunikasi.
Baca Juga: Sentil Jokowi Soal Pembangunan 'Jurassic Park', Fiersa Besari: Manusia aja Dicuekin, Apalagi Komodo
"Bagi mahasiswa, buruh, dan para pakar hukum, menganggap bahwa kalau cuma masalah sosialisasi, itu cuma masalah bungkus saja. Tapi yang dipersoalkan adalah materinya, substansinya. Jadi gak penting bungkusnya, yang dipersoalkan itu isinya," kata Rocky Gerung.
Oleh karena itu, Rocky Gerung menekankan bahwa yang dituntut oleh rakyat itu bukan sosialiasi dari pemerintah, tapi isi UU Cipta Kerja.
"Jadi percuma bikin website yang diolah 24 jam dan orang sudah curiga kalau pemerintah buka website, itu artinya pengendalian opini. Website yang benar, mestinya ada di Universitas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sehingga rakyat bisa percaya bahwa ada niat baik untuk memperbaiki undang-undang itu," kata Rocky Gerung.
Sedangkan menurutnya, jika website tersebut ada di istana, tentu akan dikendalikan oleh para buzzer.
Baca Juga: Muak dengab Ulah Anak Buahnya, Kapolri Minta Hukum Mati Polisi yang Terlibat Narkoba
"Kan buka website artinya buka kerjaan untuk buzzer lagi. Nanti buzzer itu sibuk untuk membela-bela. Padahal orang sudah tak peduli. Mau bikin website kek, mau bikin grid yang lain, gak penting lagi," ujar Rocky Gerung.
Dirinya bahkan sudah membayangkan bahwa nantinya website itu tidak berisi pasal-pasal yang diprotes oleh rakyat.
"Saya sudah bisa membayangkan website itu akan berisi pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan protes buruh sekarang," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya, nantinya pemerintah pasti hanya memuat pasal-pasal yang dinilai baik untuk milenial ataupun untuk pelaku UMKM.
Baca Juga: 10 Tahun Berkuasa, Tri Rismaharini Curhat Suka Duka Menjadi Wali Kota Surabaya
"Padahal bukan itu yang dibicarakan buruh. Buruh bicara tentang hak-hak normatif yang tidak diberikan. LSM bicara tentang hak-hak lingkungan yang betul-betul diabaikan dalam undang-undang. Itu tidak bakal ada di website," kata Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung metode membuat website
merupakan metode "Cherry Picking".
"Hanya memetik buah ceri yang bagus-bagus dan buah-buah yang busuk itu ditinggalkan. Ya itulah cara moles-memoles wajah pemerintah yang sebetulnya sudah bopeng," ujar Rocky Gerung.
Oleh karena itu, sebaiknya rencana pembuatan website itu tidak perlu dilanjutkan karena persoalannya bukan di situ.
Baca Juga: Waspada Warga Jakarta! BPBD Beri Peringatan Hujan Lebat Usai Kedatangan Siklon Tropis Filipina
"Persoalannya ada di wajah pemerintah yang penuh cacat. Cacat itu seharusnya dioperasi dengan cara yang estetis. Jadi pemerintah mau bikin website, memperbaiki sosialisasi, tapi wajahnya rusak. Jadi apa pun yang akan dilakukan pemerintah, tapi legitimasinya drop, percuma," tutur Rocky Gerung.***