Pengadaan Vaksin Covid-19 Dinilai Terburu-buru, Jokowi: Semua Kejar-kejaran

27 Oktober 2020, 20:01 WIB
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). /YouTube/ Sekretariat Presiden

PR BEKASI - Pengadaan vaksin Covid-19 disebut terlalu terburu-buru. Pemerintah dilaporkan berencana akan membeli vaksin Covid-19 pada November 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona Covid-19.

Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Baca Juga: Nikmati Keuntungan Belanja Hari Ini, ShopeePay Deals Rp1 Hadir di Euforia 11.11

Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.

"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara Tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, pada Selasa, 27 Oktober 2020.

"Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," kata Jokowi.

Baca Juga: Tak Ingin Rakyat Indonesia Jadi Kelinci Percobaan, Fadli Zon Tolak Suntik Vaksin November Mendatang

Meski begitu, Jokowi menegaskan, bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan ke masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar.

Dengan begitu, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," ucap Jokowi.

Baca Juga: Erick Thohir Kembali Angkat Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Joman: Masih Banyak Copet-copet BUMN

Selain itu, Jokowi menekankan strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Jokowi menugaskan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada." ujar Jokowi.***

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler