Network
PR BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta mengkritik alokasi anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur Anies Baswedan.
Pasalnya, dana yang tahun ini diterima Rp 3.2 triliun itu dilaporkan dipakai untuk melanjutkan proyek infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Refly Harun sepakat bahwa dana itu seharusnya digunakan Anies Baswedan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan ekonomi keluarga terdampak Covid-19.
Baca Juga: Nikmati Keuntungan Belanja Hari Ini, ShopeePay Deals Rp1 Hadir di Euforia 11.11
"Saya sepenuhnya setuju kritik yang disampaikan oleh Gilbert dari PDI-P mengenai alokasi dana. Harusnya untuk pemulihan ekonomi nasional, kok dilanjutkan untuk membangun infrastuktur Jakarta Internasional Sport dan rehabilitasi Taman Ismail Marzuki," ujar Refly Harun.
Refly mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya melakukan kebijakan inisiatif, mengingat keadaan negara sedang berada dalam keadaan darurat nasional.
"Tidak boleh seharusnya kepala-kepala daerah melakukan inisiati-inisiatif yang bisa dikaitkan dengan otonomi daerah, karena negara dalam keadaan darurat nasional," kata Refly Harun.
Baca Juga: Pernah Lontarkan Kata Kasar, Ade Londok Minta Maaf pada Pendendara Motor dan Anaknya
Akan tetapi, Refly juga ungkapkan bahwa seharusnya pemerintah pusat tegas memberikan instruksi kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana. Refly menilai tidak adanya ketegasan pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah melakukan kebijakan inisiatif.
