PR BEKASI - Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk sebagai pihak yang turut diundang dalam undangan pertemuan pengusaha dengan calon wali kota (Cawalkot) Surabaya Eri Cahyadi.
Selain Tri Rismaharini, dalam undangan tersebut, ada juga nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari di daftar orang yang turut diundang.
Undangan makan siang dan silaturahmi pasangan Cawalkot Surabaya periode 2021-2026 itu akan diadakan di Pelangi Room Hotel Shangri La Surabaya, Sabtu, 7 November 2020, pukul 12.00 WIB.
Baca Juga: Khawatir Jadi Polemik, Waketum Gerindra Sarankan Jokowi Beli Sepeda Lipat Pemberian Daniel Mananta
Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum Abdul Malik mengaku mencium bakal gelagat penyalahgunaan wewenang dalam acara itu.
Oleh karena itu, dia mengingatkan Tri Rismaharini jangan sampai menyalahgunakan wewenang sebagai wali kota untuk kepentingan Pilkada Surabaya 2020.
”Jika undangan tersebut benar adanya, saya melihat ada indikasi Risma menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota Surabaya, untuk mengumpulkan para pengusaha di Surabaya dan diajak makan siang bersama Calon Wali Kota Eri Cahyadi serta Sekjen DPP PDIP Pak Hasto,” kata Abdul Malik, Rabu 28 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Kantor Anies Baswedan 'Diserang' Perempuan Misterius, Sempat Teriak 'Saya Akan Bakar Gedung Ini'
Menurut Abdul Malik, pengusaha yang diundang adalah pengusaha-pengusaha besar di Surabaya.
”Saya mengendus, pengusaha yang diundang itu bukan pengusaha kaleng-kaleng. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar di Surabaya dan Jawa Timur,” ujar Abdul Malik.
Dia menyebut, bila undangan tersebut benar dilaksanakan dan ada kegiatan mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk kontestasi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2020, maka hal itu sudah masuk ke ranah pelanggaran Pemilu.
Baca Juga: Adiknya Diisukan Akan Menikah Akhir Tahun Ini, Kakak Lesty Kejora: Kalau Billar Serius, Sok Aja
Dia berharap, jangan sampai ada sumbangan dari pengusaha yang digunakan untuk praktik money politics (politik uang).
”Mari kita wujudkan pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 yang aman, damai dan bermartabat,” ujar Abdul Malik.
Sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, dirinya juga berharap Tri Rismaharini harus dapat menempatkan posisinya sebagai kepala daerah aktif yang netral dan tidak memihak siapa pun di Pilkada Surabaya 2020.
Baca Juga: Seakan Tak Puas Hina Islam dengan Karikatur Nabi Muhammad, Kini Prancis Buat Karikatur Cabul Erdogan
”Saya berharap betul beliau jangan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai wali kota untuk mengumpulkan para pengusaha,” ujar Abdul Malik.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Abdul Malik menilai banyak pelaku usaha yang terpukul. Usahanya banyak yang macet, banyak yang mengurangi produksi karena daya beli masyarakat menurun.
Untuk itu, dirinya berharap para pengusaha yang dikumpulkan nanti tidak dimintai menyumbang untuk membiayai Eri Cahyadi dalam menghadapi Pilkada Surabaya pada 9 Desember 2020 mendatang.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik SIM C Dikabarkan Akan Dapat Bantuan Covid-19 Rp900.000 dari Pemerintah
”Saya melihat para pengusaha ketika diundang oleh Risma yang notabene sebagai Wali Kota. Maka bisa jadi dengan terpaksa pengusaha ini akan menghadiri undangan tersebut. Dan bisa saja pengusaha-pengusaha yang hadir itu punya balas budi dengan Bu Risma,” tutur Abdul Malik.***