PR BEKASI - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, ditambah lagi dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja yang terjadi pada 5 Oktober 2020 lalu, membuat situasi di Indonesia semakin memanas.
Sejumlah pihak, entah itu tokoh publik ataupun aktivis ramai memberikan kritik terhadap segala kebijakan dan kinerja pemerintah.
Namun, kebebasan berpendapat itu dihiasi aksi penangkapan oleh pihak kepolisian, karena dinilai ucapan para kritikus itu mengandung unsur penghinaan disertai ujaran kebencian, bahkan provokasi.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Grup H: Duel Turki-Prancis, PSG Benamkan Istanbul Basaksehir Lewat Moise Kean
Akibatnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding oleh segelintir pihak sebagai pemerintahan otoriter seperti pada pemerintahan Orde Baru karena sulitnya mengekspresikan pendapat.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya telah berulang kali menegaskan tentang hak menyuarakan pendapat.
Namun, dirinya menyayangkan karena kebebasan berpendapat itu disalahgunakan sejumlah oknum tak bertanggung jawab.
Sehingga, mau tidak mau aparat penegak hukum pun harus bertindak tegas, demi ketertiban dan keamanan masyarakat.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Grup F: Berkat Penalti, Dortmund Beri Oleh-oleh Kekalahan Zenit St. Petersburg
"Terhadap demonstrasi, berulang kali PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," Hasto Kristiyanto, Rabu, 28 Oktober 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa yang ditindak oleh pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga rezim Jokowi bukanlah rezim otoriter.
Menurut Hasto Kristiyanto, demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main dan semua pihak harus mengikutinya.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Grup E: Diwarnai Gol Perdana Hakim Ziyech, Chelsea Permalukan Krasnodar
"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," kata Hasto.
Sehingga, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan belakangan ini bukanlah tindakan represif yang melanggar etika ataupun aturan layaknya perilaku rezim otoriter.
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," ujar Hasto.
Hasto menilai bahwa kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang selalu mengedepankan dialog sehingga sangat berbeda sekali dengan era Orde Baru.
"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," kata Hasto.***