PR BEKASI – Mengenai program vaksinasi Covid-19, seluruh masyarakat Indonesia dijamin akan mendapatkan vaksin tersebut untuk mencegah penyebaran dan penularan virus asal Tiongkok tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menegaskan pemberian vaksin Covid-19 tersebut merupakan amanah konstitusi.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, hal ini dikatakan oleh politisi dari Partai Nasdem tersebut dalam diskusi daring pada Rabu, 4 Oktober 2020.
Baca Juga: Tinggal Enam Suara Elektoral Lagi Biden Akan Menang, Trump Malah Minta Penghitungan Ulang, Kenapa?
"Indonesia harus mampu menyediakan vaksin untuk semua warga negara. Ini adalah amanah konstitusi," kata Johhny.
Pernyataan dari Menkominfo mengacu pada kekhawatiran dari masyarakat apakah Pemerintah Indonesia bisa memenuhi permintaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 268 juta jiwa.
Mengenai jumlah vaksin yang tersedia, Johnny mengatakan bahwa memang akan sulit melakukan vaksinasi pada seluruh masyarakat sekaligus, karena distribusi vaksin sebenarnya dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Tanggapi Jerinx Dituntut 3 Tahun Penjara, Fadli Zon: Demokrasi Kita Sudah Benar-benar Mundur Jauh
Sebelumnya, pemerintah menetapkan sebanyak 170 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.
Sementara Indonesia sendiri, memerlukan vaksin Covid-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.
Namun, ia optimistis bahwa negara dapat memenuhi hal tersebut, mengingat salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, yakni PT Bio Farma, tengah berupaya menyelesaikan uji klinis tahap ketiga vaksin corona dan juga membuat Vaksin Merah-Putih.
Baca Juga: Rocky Gerung Tuding UU ITE Ancam Kebebasan Rakyat, Fadjroel Rachman dan Kapitra Kompak Beri Jawaban
Menkominfo tak menampik bahwa memang prosesnya tak bisa secepat kilat. Ia menjelaskan bahwa vaksinasi bisa dilakukan setelah seluruh persyaratan dari vaksin terpenuhi.
Salah satu persyaratan itu adalah sertifikasi medis dan label halal vaksin. Menurut Johnny, saat ini pemerintah melalui MUI, BPOM dan WHO sudah menempuh tahapan yang seharusnya dilakukan. MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai hal ini.
Menteri Johnny berharap, program vaksinasi secara bertahap dapat mulai dilakukan di akhir tahun ini, walaupun ia tak mengungkapkan kapan persisnya bisa dimulai.
Baca Juga: Komentari Salah Tik dalam UU Cipta Kerja, Said Didu: Kerja Kalian Sembrono dan Sangat Amatiran
"Kita harapkan di akhir tahun ini kita dapat mulai vaksinasi. Persisnya kapan, kita tunggu," kata dia.
Menkominfo lalu memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan vaksin dan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat.
Namun, pemerintah juga memerlukan dukungan penuh dari khalayak agar pemahaman tentang vaksin dan pelaksanaannya bisa dilakukan dengan baik.
Baca Juga: Valentino Rossi Sedih karena Positif Covid-19 Lagi: Saya Harap Tes PCR Berikutnya Negatif
"Pemerintah bersungguh-sungguh bekerja untuk menyediakan vaksin dan program vaksinasi untuk semua masyarakat. Maka dari itu, kerja sama masyarakat juga penting. Semakin banyak yang paham, akan semakin sukses kita lakukan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.***