"Merebut kekuasaan harus dengan cara yang konstitusional, jadi ketika Pangdam Jaya Dudung Abdurachman mengatakan, bahwa dia ingin bubarkan FPI, jelas pernyataan yang keliru, tapi sudah diperbaiki Dudung, hanya memang perbaikannya tidak mengakui kesalahan," tuturnya.
Refly Harun menilai tindakan Dudung yang dianggap terlalu jauh itu masih menjadi misteri, siapakah dalang di balik permintaan tersebut.
"Tetap misteri apakah Dudung melakukan ini dengan inisiatif sendiri ataukah karena ada perintah, kalau dengan inisiatif sendiri, saya meragukannya, jarang sekali seorang panglima Kodam yang rasanya mau dan berani melakukan inisiatif sendiri untuk masuk ke politik wilayah sipil," ucapnya.
"Kalau dia diperintahkan siapa yang memerintahkan, panglima TNI mengatakan, sudah tidak memerintahkannya, apakah yang memerintahkan otoritas sipil, atau siapa?," sambung Refly Harun.
Baca Juga: Kolom Komentar Edhy Prabowo Dipenuhi Hujatan, Warganet: Kecewa Padahal Belum Setahun Menjabat
Menurutnya, hal tersebut harus segera diklarifikasi agar opini masyarakat tidak menjadi liar oleh pernyataan Dudung yang kerap berubah-ubah.
"Sebagaimana dikatakan Gatot jangan menjual TNI secara murah, TNI adalah alat negara, TNI adalah alat untuk mempertahankan kesatuan, persatuan, dan keutuhan wilayah, alat untuk menjaga ketahanan negara, karena dia memiliki fungsi pertahanan negara," tutup Refly.
Perlu diketahui, sebelumnya Dudung mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Termasuk kelompok ormas Islam sekalipun, ucap Dudung, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di republik ini.
Baca Juga: Dini Hari, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta Setiba dari AS