Network
PR BEKASI - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas, dan BPS dalam menerbitkan buku 'Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019' pada Selasa, 24 November 2020.
Dalam acara peluncuran buku tersebut, selain Menko Polhukam Mahfud MD, hadir pula secara virtual Deputi bidang Polhukam Bappenas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Statistik BPS, para tenaga ahli, dan Pakar Statistik Indonesia, para Gubernur, dan Kepala BPS Provinsi.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama 2019.
Baca Juga: Baliho Dicopot, Kini Muncul Ajakan Memakai Kaos Bergambar Habib Rizieq 2 Desember Nanti
"Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik," kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 25 November 2020.
Mahfud MD juga menyebutkan bahwa capaian IDI 2019 menunjukkan Indonesia masih berada pada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial.
"Untuk menuju ke sana diperlukan proses yang panjang dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi, dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pengamat: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Perlu Ditata Ulang
Diketahui, IDI diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pada pembangunan politik.
