Network
"Di antara 6 partai, Gerindra adalah penumpang terakhir koalisi istana Jokowi. Sebelumnya, sudah diisi oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP. Lalu, muncul Gerindra sebagai penumpang terakhir dengan 2 portofolio kementerian, yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri KKP," ucap Refly Harun.
Oleh karena itu, dalam upaya menjawab spekulasi yang muncul di publik Indonesia, Refly Harun menilai bahwa prioritas penangkapan yang dilakukan KPK adalah kasus korupsi yang data dan faktanya sudah kuat.
Prioritas kasus korupsi dengan data dan fakta yang kuat lebih utama ketimbang kasus korupsi dengan data dan fakta yang belum kuat. Menurut Refly Harun, penetapan prioritas tersebut semacam tebang pilih.
Baca Juga: Sebarkan Hoaks Covid-19, Bareskrim Polri Tetapkan 104 Tersangka
"Korupsi adalah korupsi. Mungkin banyak sekali kasus korupsi yang sedang diselidiki dan disidik KPK. Tapi, KPK harus mengambil (kasus) yang fakta dan data sudah kuat. Ya, semacam tebang pilih mungkin juga," tutur Refly Harun dalam kanal YouTubenya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 26 November 2020.
Refly Harun juga menambahkan, KPK yang berani menangkap Edhy Prabowo terkait kasus korupsi dapat dipahami bahwa fakta dan data yang dimiliki sudah kuat.
"Kalau KPK sudah berani menangkap Edhy Prabowo, artinya KPK memiliki fakta dan data mengenai korupsi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal memilih orang kredibel untuk mengisi posisi penting di Pemerintahan dengan adanya kasus penangkapan ini.
Baca Juga: Film 'Sobat Ambyar' yang Diproduseri Mendiang Didi Kempot Akan Segera Tayang di Awal 2021
"Ini menunjukkan bahwa Jokowi gagal memilih orang-orang yang kredibel dalam pemerintahan, memilih orang-orang yang memiliki track record baik," ujar Refly Harun.
