Network
PR BEKASI - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia, telah mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020.
Selain itu, ULMWP juga mendeklarasikan "government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat, yang merupakan istilah untuk pemerintahan masa depan.
UMLWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, karena tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Kemenag Bagikan Kuota Gratis Mulai Hari Ini, Cek Siapa Saja yang Berhak Mendapatkannya
Peringatan itu biasanya ditandai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora yang sekarang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia yang berdaulat atas Papua Barat.
Diketahui, Militer Indonesia mengambil alih Provinsi Papua Barat pada 1962, dan sejak saat itu, wilayah Papua Barat telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit.
Dalam deklarasinya, ULMWP telah menetapkan konstitusi baru dan mengangkat pemimpin mereka yang kini menetap di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Interim (sementara) mereka.
Baca Juga: Sempat Ada Gerakan OPM, Ini Langkah yang Diambil Gus Dur untuk Rangkul Kembali Papua Kala Itu
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk 'government-in-waiting'," kata Benny Wenda, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Guardian, Rabu, 2 Desember 2020.
Demi semangat rakyat Papua Barat, Benny Wenda pun menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
"Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar Benny Wenda.
Baca Juga: Kecam Teror di Sigi, Syekh Ali Jaber: Muslim Maupun Non-muslim Berhak Rasakan Hak Aman di NKRI
Benny Wenda juga berjanji akan menjadikan Papua Barat sebagai negara hijau pertama di dunia, yang juga menjunjung hak asasi manusia.
"Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah di Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," tutur Benny Wenda.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani mengatakan, menjelang 1 Desember, pihaknya sering merasa terganggu, karena seringkali terjadi aksi kerusuhan dan kekerasan di Papua Barat.
Baca Juga: Sebelum Bertolak ke Inggris, Tim Garuda Select Dapat Dukungan dari Iwan Fals
"Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru," kata Ravina Shamdasani.
Dia mengatakan, dalam satu insiden yang terjadi pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati, dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak dengan polisi. Kemudian, jasad remaja itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Dia juga menyinggung pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa, yang saat ditemukan tubuhnya penuh dengan peluru dan luka tusuk.
Baca Juga: Instruksikan Banser Jaga Rumah Orang Tua Mahfud MD, Ketum GP Ansor: Ini Sudah Jadi Tanggung Jawab
"Yeremia Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan," kata Ravina Shamdasani.
Tak hanya itu, Ravina Shamdasani juga menyoroti serangkaian pembunuhan yang terjadi pada September dan Oktober 2020.
"Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan, setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan," kata Ravina Shamdasani.
Baca Juga: Miris dengan Kondisi Indonesia, Ari Wibowo: Musuh Kita Negara Lain, tapi Masih Sibuk Melawan Sesama
Sebelumnya, sebanyak 36 pengunjuk rasa ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan.
Penduduk asli Provinsi Papua Barat adalah Melanesia, yang secara etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia, dan lebih dekat hubungannya dengan orang Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru.
Selama ini, Indonesia telah menganggap Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari Negara Indonesia, dan secara konsisten menyatakan sedang berupaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Baca Juga: Penderita Stroke Wajib Tahu, Selain Gorengan, Berikut 6 Kategori Makanan Picu Stroke Kembali
Provinsi Papua dan Papua Barat juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu yang paling terkenal adalah Grasberg Papua, yakni salah satu tambang emas terbesar di dunia.
Meski dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tapi penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada dalam garis kemiskinan.
Pemerintah Indonesia pun saat ini sedang mencoba untuk memperpanjang ketentuan 'otonomi khusus' yang pertama kali diterapkan di Papua Barat pada tahun 2001.
Baca Juga: Bima Arya Kunjungi Pak Mahfud yang Saat Ini Terbaring Sakit, Aksi Nyentriknya Buat Masyarakat Rindu
Namun, para pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang otonomi khusus digunakan untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua, dan menuntut referendum pemisahan diri dari Indonesia.
Dari kementerian atau lembaga terkait hingga kini belum ada yang memberikan tanggapan terkait pemberitaan media asing soal deklarasi kemerdekaan Papua Barat.***
