Network
PR BEKASI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak data serta asumsi dari Ombudsman RI soal penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pilkada di Jawa Tengah.
Melalui salah satu anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menyinggung bahwa penyaluran APD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Semarang saja sudah buruk, apalagi menurutnya di kota-kota lainnya di Jawa Tengah.
Bicara soal Pilkada pada 9 Desember mendatang yang akan dilaksanakan di 21 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku segala persiapannya sudah matang.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Larang Ekspor dan Budidaya Lobster, Adik Prabowo: Menteri Lama Sangat-sangat Keliru
"Ya kalau persiapannya sudah siap semuanya, dan tadi sore kita rapat dengan Forkopimda, dengan KPU, dan Bawaslu, relatif semua sudah siap hanya tadi masih ada persoalan soal KPP dari calon pemilih yang dibeberapa tempat belum selesai maka kita minta Dukcapil untuk segera menyelesaikan," ucapnya.
Ganjar Pranowo membeberkan beberapa permasalahan teknis yang menjadi kendala untuk Pilkada di Jawa Tengah mendatang.
"Kemudian lebih ke hal yang teknis terutama dukungan listrik, dukungan jaringan komunikasi, lalu saksi-saksi dari calon ini nampaknya tidak masuk dalam coverage yang di rapid test, karena KPU hanya menyiapkan untuk petugas di TPS tapi saksinya belum," katanya.
Baca Juga: PBB Keluarkan Ganja dari Daftar Narkotika Berbahaya, Iwan Fals: Wah Keren Nih, Alhamdulilah
Oleh karena itu Ganjar Pranowo telah melakukan negosiasi kepada para saksi dari setiap calon Kepala Daerah untuk membiayai rapid test dari saksi-saksinya.
Ganjar Pranowo juga mengingatkan khususnya kepada para calon Kepala Daerah bahwa hari Minggu, 6 Desember 2020 merupakan hari terakhir mereka untuk berkampanye.
"Namun demikian yang paling penting, minggu besok itu hari terakhir untuk kampanye, saya meminta agar partai-partai, pengusul, pendukung, termasuk calonnya, gak usah deh mengakhiri kampanye dengan ramai-ramai karena itu pasti terjadi kerumunan," ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Edhy 'Anak yang Diangkat dari Selokan', Refly Harun: Itu yang Ingin Didengar
Lebih lanjut Ganjar Pranowo juga membahas soal kelengkapan APD untuk para Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada di Jawa Tengah.
"Kalau dari KPU Provinsi menyampaikan, relatif sudah siap semuanya." katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat, 4 Desember 2020.
Selang beberapa saat setelah pernyataan Ganjar Pranowo tersebut Adrianus menyangkalnya karena data dari Ombudsman yang dimilikinya menyatakan lain.
Baca Juga: Rahayu Saraswati Sebut Pengaitan Dirinya dalam Kasus Suap Edhy Prabowo sebagai 'Lagu Lama'
"Data kami memperlihatkan bahwa KPU Kota Semarang itu baru sekitar 43 persen yang sudah disalurkan, padahal idealnya 70 persen, nah itu di Kota Semarangnya, jadi kita bisa bayangkan pada wilayah-wilayah ujung yang jauh itu bagaimana, jadi justru akan jauh lebih rendah lagi kan," ujar Adrianus.
Ganjar Pranowo pun langsung menampik pernyataan anggota Ombudsman RI tersebut.
"Gak begitu pak Adrianus ya, asumsinya tidak begitu pak, asumsinya nih bergerak terus, gatau data anda itu anda dapat kapan, karena tadi kita sampaikan kita pastikan betul," ucapnya.
Baca Juga: Covid-19 Tembus Rekor Baru, Puan 'Lagi-lagi' Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Pandemi
Ganjar Pranowo yakin data yang dimilikinya lebih valid bahkan ia juga menawarkan data-data yang dimilikinya karena dirinya selalu memperbarui data tersebut setiap harinya.
"Maksud saya, kalau memang umpamanya pak Adrianus membutuhkan, kita bisa kasih data terus menerus agar jangan sampai kita nanti membangun asumsi, kalau asumsi nanti dibangun ini pesimis semuanya, padahal saya optimis kok," katanya.
Perlu diketahui, dari data yang Ombudsman RI kumpulkan, setelah para anggotanya berhasil mengunjungi beberapa daerah di Indonesia yang mengadakan Pilkada.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pembalap Indonesia Segera Kembali ke Moto2, Tapi Masih Ada Satu Hambatan
"Terkait dengan protokol kesehatan (prokes) itu masih bermasalah, baru sekitar sepertiga yang digelontorkan yang sudah mulai mendorong logistik tersebut ke KPU-KPU di tempat diselenggarakannya Pilkada," ujar Adrianus.
"Maka rata-rata baru menerima sekitar 30 persen dari barang-barang yang seharusnya diterima, dan untuk beberapa item sebagai contoh misalnya, thermal gun, demikian juga untuk baju hazmat, itu rendah sekali penerimaannya," tutur Adrianus.***
