Network
PR BEKASI – Beredar di media sosial sebuah potongan video Kongres XXXVII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dalam video berdurasi 50 detik, seorang wanita di atas mimbar mengatakan bahwa GMKI meminta pemerintah pusat kembalikan hak penentuan nasib orang Papua.
Selain itu dalam acara itu terpantau ada yel-yel Papua yang dijawab oleh peserta dengan kata Merdeka.
Baca Juga: Komentari Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Puan Maharani: Jangan Kasih Ruang untuk Separatisme
Potongan video itu diunggah oleh akun bernama Imam Shamsi Ali (@ShamsiAli2) pada Jumat, 4 Desember 2020.
Unggahan video itu pun mendapatkan tanggapan dari Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar melalui Twitternya @musniumar.
Musni mengatakan dirinya meneruskan pernyataan mahasiswa dalam kongres GMKI tersebut. Yel-yel Papua pun dijawab peserta dengan kata merdeka.
Baca Juga: Gatot Sebut TNI Saat Ini Seperti di Era Orde Baru, Teddy: Jangan Samakan dengan Saat Anda Menjabat
Karena itulah lanjut Musni Umar, GMKI mendukung kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Yth Prof. Mahfud MD. Menko Polhukam RI. Saya teruskan pernyataan GMKI dlm kongresnya,” kata Musni Umar.
“GMKI: Kembalikan penentuan nasib orang Papua. yel-yel Papua peserta jawab merdeka. Artinya GMKI dukung kemerdekaan Papua dari NKRI," katanya.
Baca Juga: Sering Dihina hingga Bertekad Rapikan Gigi, Elly Sugigi: Semoga Laki-laki Gak Illfeel Ngelihatnya
Cuitan Musni Umar terkait video itu pun mendapatkan tanggapan dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon meminta agar pemerintah segera menjawab terkait pernyataan dalam video tersebut.
Lebih lanjut, Fadli Zon pun turut menyolek Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud MD biasanya paling komunikatif.
Baca Juga: Hari Terakhir Kampanye, Mahfud MD Sampaikan Peringatan Keras dan Ancam Akan Beri Sanksi
“Sebaiknya segera di jawab pemerintah. P @mohmahfudmd biasanya paling komuniktatif,” kata Fadli Zon dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @fadlizon pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Sebaiknya segera dijawab pemerintah. P @mohmahfudmd biasanya paling komunikatif. https://t.co/AVPgddqt7B— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 5, 2020
Diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan bertindak tegas terhadap deklarasi Papua Barat yang dilakukan oleh Benny Wenda.
Sebagaimana diketahui belakang ini isu terkait Papua Merdeka kembali mencuat setelah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia, mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020.
Baca Juga: Jangan Hanya Waspada Saat Menua! 5 Kebiasaan Ini Sangat Berisiko Sebabkan Stroke Pada Anak Muda
ULMWP juga mendeklarasikan "government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat, yang merupakan istilah untuk pemerintahan masa depan.
Tak hanya itu, ULMWP juga telah menobatkan pemimpin mereka yang kini menetap di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Interim Republik Papua Barat.
Namun deklarasi tersebut tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan syarat terbentuknya sebuah negara.***
