Network
PR BEKASI - Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna, pada Senin, 14 Desember 2020.
Kejadian itu bermula saat Fraksi PSI akan menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi walk out tersebut merupakan buntut dari kekecewaan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Jamaludin atas putusan PSI yang menolak rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Namun, aksi tersebut tak berlangsung lama, seluruh anggota DPRD kembali memasuki ruangan setelah Fraksi PSI selesai menyampaikan pandangan mereka.
Baca Juga: Ratusan Massa Datangi Polres Metro Bekasi Minta Habib Rizieq Dibebaskan, Polisi Beri Penjagaan Ketat
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengatakan, kejadian tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh PSI karena menggagalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp700 juta per bulan," kata Tsamara Amani, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan akun Twitter @TsamaraDKI, Selasa, 15 Desember 2020.
Dirinya menilai, dimusuhi oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta merupakan sebuah kehormatan karena berhasil menjaga uang rakyat.
"Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara Amany.
