Network
Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah. Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat.
“Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah.
Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Baca Juga: Mensos Risma Larang BLT Dipakai Beli Rokok, PP GP Ansor: Kok Serius Banget Musuhi Rokok? Mikir, Bu!
Tri Rismaharini menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021.
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari 2021. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200.000/bulan/KPM, untuk periode penyaluran Januari-Desember 2021. Bansos Tunai (BST) tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek.
