Network
PR BEKASI - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai bahwa sepanjang tahun 2020 kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan, bahkan cenderung buruk.
Dia menyebut ada lima indikator yang menunjukkan betapa jeleknya kinerja Anies Baswedan selama setahun terakhir ini, yaitu penyediaan perumahan rakyat dan penyediaan lapangan kerja yang tak sesuai target.
Lalu, angka kemiskinan meningkat, nilai NPS JakLingko minus 3.07 persen, dan intoleransi di dunia pendidikan.
Baca Juga: Minta Gisel Serahkan Hak Asuh Gempi ke Gading Marten, Komnas PA: Demi Kepentingan Terbaik Anak
Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, jika benar angka atau data yang ditunjukkan oleh Fraksi PDIP di lima indikator tersebut, tentu kinerja Anies Baswedan gagal, dan masih banyak yang harus dilakukan Anies Baswedan.
Namun, jika berbicara tentang angka kemiskinan di Jakarta, tentu pemerintah pusat juga memiliki andil.
"Saya melihat, banyak yang harus dilakukan Anies Baswedan dari kritik-kritik ini, tapi menjadi pertanyaan juga kalau kita bicara tentang angka kemiskinan di Jakarta, itu apakah tidak ada kaitannya juga dengan pemerintah pusat? Kalau semua diserap di daerah dan jadi tanggung jawab daerah, lalu pusat apa kerjanya?," kata Refly Harun, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 1 Januari 2021.
Baca Juga: 'Marah' Luhut Ajak Sandiaga Jaga Terumbu Karang, Susi Pudjiastuti: Permen Ekspor pun Harus Dicabut!
Refly Harun menjelaskan, ada program yang yang saling terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama untuk mengentaskan kemiskinan.
